Kabupaten Bekasi

Letak dan Keadaan Alam
Kabupaten Bekasi merupakan satu dari delapan belas kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Secara geografis kabupaten ini sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor; sebelah barat berbatasan dengan Kota Bekasi serta DKI Jakarta; dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang. Luas wilayahnya sekitar 1.273,88 km² dengan titik koordinat 60 10’ 53” – 60 30’ 6” Lintang Selatan dan 1060 48’ 28” – 1070 27’ 29” Bujur Timur.

Kabupaten Bekasi terdiri atas 25 kecamatan yang mencakup 182 desa dan 5 kelurahan. Ke-23 kecamatan itu beserta luasnya adalah sebagai berikut: (1) Kecamatan Setu beribukota di Lubangbuaya terdiri atas 11 desa seluas 62,16 km² (4,88%), (2) Kecamatan Serang Baru beribukota di Sukasari terdiri atas 8 desa seluas 63,80 km² (5,01%); (3) Kecamatan Cikarang Pusat beribukota di Sukamahi terdiri atas 6 desa seluas 47,60 km² (3,74%); (4) Cikarang Selatan beribukota di Sukadami terdiri atas 7 desa seluas 51,74 km² (4,06%); (5) Cibarusah beribukota di Cibarusahkota terdiri atas 7 desa seluas 50,39 km² (3,96%); (6) Bojongmangu beribukota di Bojongmangu terdiri atas 6 desa seluas 60,06 km² (4,17%); (7) Cikarang Timur beribukota di Jatibaru terdiri atas 8 desa seluas 51,31 km² (4,03%); (8) Kedungwaringin beribukota di Kedungwaringin terdiri atas 7 desa seluas 31,53 km² (2,48%); (9) Cikarang Utara beribukota di Cikarangkota terdiri atas 11 desa seluas 43,30 km² (3,40%); (10) Karangbahagia beribukota di Karangbahagia terdiri atas 8 desa seluas 46,10 km² (3,62%); (11) Cibitung beribukota di Wanasari terdiri atas 7 desa seluas 45,30 km² (3,56%); (12) Cikarang Barat beribukota di Telagaasih terdiri atas 11 desa seluas 53,69 km² (4,21%); (13) Tambun Selatan beribukota di Tambun terdiri atas 10 desa seluas 43,10 km² (3,38%); (14) Tambun Utara beribukota di Sriamur terdiri atas 8 desa seluas 34,42 km² (2,70%); (15) Babelan beribukota di Babelan terdiri atas 9 desa seluas 63,60 km² (4,99%); (18) Tarumajaya beribukota di Panitaimakmur terdiri atas 8 desa seluas 54,63 km² (4,29%); (19) Tambelang beribukota di Sukarapih terdiri atas 7 desa seluas 37,91 km² (2,98%); (20) Sukawangi beribukota di Sukawangi terdiri atas 7 desa seluas 67,19 km² (5,27%); (21) Sukatani beribukota di Sukamulya terdiri atas 7 desa seluas 37,52 km² (2,95%); (22) Sukakarya beribukota di Sukakarya terdiri atas 7 desa seluas 42,40 km² (3,33%); (23) Pebayuran beribukota di Kertasari terdiri atas 13 desa seluas 96,34 km² (7,56%); (24) Cabangbungin beribukota di Lenggahjaya terdiri atas 8 desa seluas 49,70 km² (3,90%); dan (25 Kecamatan Muaragembong beribukota di Pantaimekar terdiri atas 6 desa seluas 140,09 km² (11,00%) (BPS Kabupaten Bekasi, 2022).

Topografi Kabupaten Bekasi bervariasi mulai dari dataran rendah hingga sedang dengan ketinggian 3-95 meter dari permukaan air laut. Adapun daerah dataran rendah hingga sedang secara berurut adalah: Muaragembong, Cabangbungin, Sukawangi,Tarumajaya, Tambelang, Pebayuran, Babelan, Sukakarya, Sukatani, Kedungwaringin, Tambun Utara, Cikarang Utara, Cikarang Timur, Tambun Selatan, Cikarang Barat, Setu, Cibitung, Cikarang Pusat, Serang Baru, Cibarusah, dan Bojongmangu.

Iklim yang menyelimutinya sama seperti daerah lain di Indonesia, yaitu tropis yang ditandai oleh adanya dua musim, penghujan dan kemarau. Musim penghujan biasanya dimulai pada bulan Oktober - Maret, sedangkan musim kemarau biasanya dimulai pada bulan April - September. Curah hujan rata-rata 179 milimeter per tahun. Sedangkan, temperaturnya rata-rata 17°-29° Celcius. Sesuai dengan iklimnya yang tropis maka flora yang ada di sana pada umumnya sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia, seperti: jati, kelapa, bambu, tanaman buah, padi, dan tanaman palawija (jagung, kedelai, singkong, dan mentimun). Fauna yang ada di wilayah kabupaten ini seperti yang biasa diternakan oleh masyarakat di Indonesia pada umumnya.

Pemerintahan
Pemerintahan Kabupaten Bekasi memiliki sejarah yang cukup panjang. Menurut bekasikab.go.id, berdirinya Kebupaten Bekasi dimulai dengan dibentuknya Panitia Amanat Rakyat Bekasi yang dipelopori KH Noer Alie, R. Supardi, Mayor Madnuin Hasibuan, Namin, Aminudin, dan Marzuki Urmaini.

Panitia Amanat Rakyat Bekasi kemudian membuat rapat akbar pada 17 Februari 1950 di Alun-alun Bekasi yang menghasilkan empat buah tuntutan (dikenal sebagai Resolusi Rakyat Bekasi), yaitu: (1) Penyerahan kekuasaan Pemerintah Federal kepada Republik Indonesia; (2) Pengembalian seluruh Jawa Barat kepada Negara Republik Indonesia; (3) Tidak mengakui lagi adanya pemerintahan di daerah Bekasi, selain Pemerintahan Republik Indonesia; dan (4) Menuntut agar nama Kabupaten Jatinegara diganti menjadi Kabupaten Bekasi.

Tuntutan perubahan nama kabupaten selanjutnya dibicarakan dengan DPR RIS dan disetujui oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta. Kabupaten Bekasi pun akhirnya dibentuk dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1950. Tanggal 15 Agustus 1950 Kabupaten Bekasi resmi dibentuk dengan struktur organisasi pemerintahan tertinggi dipegang oleh seorang Bupati. Saat ini bupati menjalankan pemerintahan dengan tugas-tugas meliputi bidang pemerintahan, ketentraan dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat, sosial politik, agama, tenaga kerja, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kependudukan, perekonomian, dan pembangunan fisik prasarana lingkungan, serta bidang-bidang lain yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat.

Dalam menjalankan tugas Bupati beserta jajarannya bekerja dalam satu kerangka visi dan misi yang sama untuk kemajuan Kabupaten Bekasi. Visi tersebut adalah “Manusia unggul yang agamis berbasis agribisnis dan industri berkelanjutan”. Visi itu dijadikan sebagai sebuah misi yang harus dilaksanakan atau diemban agar seluruh anggota organisasi dan pihak yang berwenang dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran Kabupaten Bekasi dalam menyelenggarakan oemerintahan daerah. Adapun misinya adalah: (a) meningkatkan kualitas manusia yang sehat, pinter, dan bener; (b) meningkatkan profesionalisme institusi Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat; (c) mendorong terciptanya masyarakat berbudaya, demokratis, dan agamis; (d) memberdayakan usaha kecil, menengah, dan besar yang berbasis pada ekonomi kerakyatan; (e) menegakkan supremasi hukum dan ketertiban; (f) mengembangkan prasarana dan sarana publik secara terpadu; dan (g) mengharmoniskan tata ruang yang berbasis kepedulian terhadap lingkungan (sites.google.com/site/pemdabk).

Dan, sama seperti daerah lain di Indonesia, Kabupaten Beksi juga memiliki logo sebagai bagian dari identitas wilayah. Adapun logo Kabupaten Bekasi berdasar Perda No. 12/PD/1962 dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian atas: (a) dasar berwarna hijau muda melambangkan kesuburan; (b) untaian 17 butir padi berwarna kuning-emas melambangkan daerah penghasil padi; (c) delapan macam buah-buahan berwarna kuning-emas melambangkan daerah penghasil buah, palawija, dan sayur-mayur. Bagian tengah: (a) sebilah golok berwarna putih melambangkan kesucian dengan gagang berwarna hitam melambangkan ketabahan. Bagian bawah: (a) gelombang laut berwarna putih berjumlah enam buah melambangkan perjuangan enam zaman yang pernah dialami daerah Bekasi (zaman pemerintahan Tarumanegara/Purnawarman, zaman pemerintahan Pajajaran, zaman pemerintahan Jayakarta, zaman pemerintahan penjajah Belanda, zaman pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan); (b) garis sekeliling perisai berwarna kuning emas melambangkan perjuangan rakyat Bekasi dalam menentang kolonialisme dan kapitalisme; (c) lajur rangkap berwarna hitam menunjukkan Pemerintah Daerah terdiri atas Badan Legislatif dan Badan Eksekutif Daerah; (d) empat umpak berwarna coklat melambangkan empat kewedanaan (Bekasi, Tambun, Cikarang, dan Serengseng); (e) pita bertulis “Swatantra Wibawa Mukti” (erwesebelas.com).

Kependudukan
Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Bekasi (sensus tahun 2021) penduduk Kabupaten Bekasi berjumlah 3.157.962 jiwa. Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, maka jumlah penduduk laki-laki mencapai 1.603.356 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan mencapai 1.554.606 jiwa. Para penduduk ini tersebar di 25 kecamatan, yaitu: Setu dihuni oleh 180.460 jiwa, Serang Baru 154.270 jiwa, Cikarang Pusat 68.166 jiwa, Cikarang Selatan 162.746 jiwa, Cibarusah 96.612 jiwa, Bojongmangu 27.986 jiwa, Cikarang Timur 107.608 jiwa, Kedungwaringin 70.636 jiwa, Cikarang Utara 230.645 jiwa, Karangbahagia 126.411 jiwa, Cibitung 246.602 jiwa, Cikarang Barat 205.372 jiwa, Tambun Selatan 430.565 jiwa, Tambun Utara 200.225 jiwa, Babelan 275.572 jiwa, Tarumajaya 134.698 jiwa, Tambelang 41.258 jiwa, Sukawangi 50.115 jiwa, Sukatani 95.694 jiwa, Sukakarya 52.819 jiwa, Pebayuran 102.808 jiwa, Cabangbungin 56.048 jiwa, dan Muaragembong dihuni oleh 40.646 jiwa (BPS Kabupaten Bekasi, 2022).

Jika dilihat berdasarkan golongan usia, penduduk yang berusia 0-4 tahun ada 272.074 jiwa (laki-laki 139.586 jiwa dan perempuan 132.488 jiwa), kemudian yang berusia 5-9 tahun ada 258.798 jiwa (laki-laki 132.130 jiwa dan perempuan 126.668 jiwa), berusia 10-14 tahun ada 258.950 jiwa (laki-laki 133.586 jiwa dan perempuan 125.364 jiwa), berusia 15-19 tahun ada 234.928 jiwa (laki-laki 12 0.220 jiwa dan perempuan 114.708 jiwa), berusia 20-24 tahun ada 249.502 jiwa (laki-laki 127.094 jiwa dan perempuan 122.408 jiwa), berusia 25-29 tahun ada 281.947 jiwa (laki-laki 138.745 jiwa dan perempuan 143.202 jiwa), berusia 30-34 tahun ada 308.146 jiwa (laki-laki 153.073 jiwa dan perempuan 155.073 jiwa), berusia 35-39 tahun ada 294.646 jiwa (laki-laki 147.696 jiwa dan perempuan 146.950 jiwa), berusia 40-44 tahun ada 274.310 jiwa (laki-laki 136.717 jiwa dan perempuan 137.593 jiwa), berusia 45-49 tahun ada 227.757 jiwa (laki-laki 117.233 jiwa dan perempuan 110.524 jiwa), berusia 50-54 tahun ada 178.161 jiwa (laki-laki 90.017 jiwa dan perempuan 84.144 jiwa), berusia 55-59 tahun ada 124.394 jiwa (laki-laki 65.616 jiwa dan perempuan 58.778 jiwa), berusia 60-64 tahun ada 84.727 jiwa (laki-laki 43.895 jiwa dan perempuan 40.832 jiwa), berusia 65-69 tahun ada 54.013 jiwa (laki-laki 27.685 jiwa dan perempuan 26.328 jiwa), berusia 70-74 tahun ada 30.638 jiwa (laki-laki 15.064 jiwa dan perempuan 15.574 jiwa), dan berusia 75 tahun ke atas ada 24.971 (laki-laki 10.999 jiwa dan perempuan 13.972 jiwa) dari jumlah total penduduk. Ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bekasi sebagian besar berusia produktif.

Pendidikan dan Kesehatan
Sebagai sebuah daerah yang relatif dekat dengan ibu kota Indonesia, Kabupaten Bekasi tentu saja memiliki sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai bagi masyarakatnya. Adapun sarana pendidikan yang terdapat di kabupaten ini adalah: 661 buah Taman Kanak-kanan (TK) dengan jumlah siswa sebanyak 24.876 orang dan 2.634 tenaga pengajar; 331 buah Raudatul Atfah (RA) dengan jumlah siswa sebanyak 12.319 orang dan 1.677 orang tenaga pengajar; 1.015 buah Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah siswa sebanyak 325.261 orang dan 14.522 orang tenaga pengajar; 221 buah Madrasah Ibtidaiyah dengan jumlah siswa sebanyak 53.727 orang dan 3.077 orang tenaga pengajar; 364 buah Sekolah Menengah Pertama dengan jumlah siswa 121.374 orang dan 6.189 orang tenaga pengajar; 145 buah Madrasah Tsanawiyah dengan jumlah siswa sebanyak 31.714 orang dan 2.869 orang tenaga pengajar; 122 buah Sekolah Menangah Atas dengan jumlah siswa sebanyak 54.776 orang dan 2.626 orang tenaga pengajar; 191 buah Sekolah Menangah Kejuruan dengan jumlah siswa sebanyak 72.164 orang dan 3.058 orang tenaga pengajar; 47 buah Madrasah Aliah dengan jumlah siswa 8.202 orang dan 864 orang tenaga pengajar; dan 25 buah perguruan tinggi.

Sementara untuk sarana kesehatan terdapat 40 buah rumah sakit, 17 buah rumah sakit bersalin, 149 buah poliklinik, 50 buah puskesmas, 51 buah puskesmas pembantu, 2.864 buah posyandu, dan 92 buah apotek. Sedangkan jumlah total tenaga medis sebanyak 566 orang yang terdiri atas 1.681 orang dokter, 3.662 orang perawat, 2.083 orang bidan, 474 orang farmasi, 169 orang ahli gizi (BPS Kabupaten Bekasi, 2022).

Agama dan Kepercayaan
Agama yang dianut oleh warga masyarakat Kabupaten Bekasi sangat beragam. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi tahun 2022, Islam merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar penduduknya (2.536.466 orang). Sedangkan sisanya adalah penganut Kristen Protestan (90.750 orang), Katolik (24.812 orang), Hindu (1.662 orang), Budha (12.978 orang) dan agama lainnya sejumlah 491 orang.

Ada korelasi positif antara jumlah pemeluk suatu agama dengan jumlah sarana peribadatan. Hal itu tercermin dari banyaknya sarana peribadatan yang berkaitan dengan agama Islam (masjid, musholla atau langar). Berdasarkan data yang tertera pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, jumlah masjid yang ada di sana mencapai 1.466 buah dan musholla/langgar/surau mencapai 1.571 buah. Sarana peribadatan yang berkenaan dengan penganut agama Kristen dan Katolik mencapai 44 buah, agama Hindu mencapai 3 buah, dan agama Budha hanya ada 13 buah vihara atau kelenteng. Sementara data yang berkaitan dengan sarana peribadatan atau gedung pertemuan bagi penganut aliran kepercayaan belum ada.

Mata Pencaharian
Jenis-jenis mata pencaharian yang digeluti oleh masyarakat Kabupaten Bekasi sangat beragam, di antaranya: pegawai negeri di berbagai instansi pemerintah, seperti: kabupaten, kelurahan, kecamatan, pemerintah daerah, dan lain sebagainya (10.981 orang). Kemudian, ada juga yang berusaha sendiri/own account worker (384.015 orang), berusaha dibantu buruh tidak tetap/employer assisted by temporary worker (102.798 orang), berusaha dibantu buruh tetap/employer assisted permanent worker (48.853 orang), buruh/karyawan (995.563 orang), pekerja bebas casual worker (101.952 orang), pekerja tak dibayar/unpaid worker (123.080 orang), dan lain sebagainya.

Read More

Negeri Olok Gading

Negeri Olok Gading adalah salah satu kelurahan yang secara administratif termasuk dalam Kecamatan Teluk Betung Barat dengan batas geografis sebelah utara dengan Kelurahan Sumur Putri; sebelah timur dengan Kelurahan Kuripan; sebelah selatan dengan Kelurahan Bakung; dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sukarame (plpbknegeriolokgading.blogspot.com). Kelurahan yang memiliki luas wilayah sekitar 109 ha ini merupakan kebandaran pertama yang ada di Kota Bandarlampung. Mulanya daerah yang didirikan oleh Ibrahim gelar Pangeran Pemuka sekitar tahun 1618 Masehi bernama Kampung Negeri dengan lamban dalom sebagai pusatnya. Adapun tujuan pendiriannya menurut naskah Tambo Kebandaran Marga Balak adalah untuk memperluas wilayah kedudukan adat Saibatin Marga Balak di daerah Teluk Betung. Namun pada sekitar tahun 1883 Kampung Negeri terpaksa ditinggalkan setelah porak-poranda diterjang gelombang pasang sebagai dampak meletusnya Gunung Krakatau.

Kondisi Kampung Negeri berangsur pulih setelah banyak orang datang dan menetap, terutama di sekitar pelabuhan Teluk Lampung yang aktivitas perekonomiannya cukup ramai. Di antara mereka ada sekolompok orang yang berasal dari Olok Gading. Agar "statusnya" diakui, mereka mendatangi kepala Marga Balak untuk meminta izin. Dan, mungkin karena komposisi orang Olok Gading lebih banyak, maka Kampung Negeri pun berubah nama menjadi Kampung Negeri Olok Gading.

Orang-orang dari Olok Gading sebenarnya masih satu “rumpun” dengan Marga Balak. Mereka adalah pendukung adat Saibatin. Saibatin sendiri merupakan satu dari dua adat besar sukubangsa Lampung. Satunya lagi adalah adat Pepadun. Orang Saibatin umumnya tinggal di sepanjang pesisir selatan hingga barat provinsi ini, sedangkan penduduk beradat Pepadun bermukim di daerah pedalaman sebelah barat Bukit Barisan. Masyarakat adat Saibatin terdiri atas Paksi Pak (Buay Belunguh, Buay Pernong, Buay Nyerupa, Buay Lapah) dan Komering-Kayuagung. Mereka mendiami sebelas wilayah adat, yaitu: Kalianda, Teluk Betung, Padang Cermin, Cukuh Balak, Way Lima, Talang Padang, Kota Agung, Semaka, Belalau, Liwa, dan Ranau (seandanan.wordpress.com).

Sebagai sebuah kesatuan sosial, masyarakat adat Saibatin mempunyai struktur tersendiri yang tercermin dalam kelas-kelas sosial yang ditentukan berdasarkan asal usul serta hubungan kekerabatan. Struktur tersebut dipertahankan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam bentuk mitos-mitos sebagai perwujudan keyakinan yang berkembang menjadi identitas kelompok (Rudito, 2013:3). Menurut mitos tentang asal usul, orang Saibatin berkeyakinan bahwa mereka berasal dari keturunan Kepaksian Skala Brak/Sekala Beghak yang lokasinya berada di kawasan lereng Gunung Pesagi (sekarang di sekitar Kabupaten Lampung Barat). Sebelum menjadi kepaksian, menurut Masduki (2006: 23-25), pada abad 15 datang empat kelompok masyarakat yang menduduki sekitar Danau Ranau.

Di sebelah barat danau dihuni orang-orang yang datang dari Pagaruyung Sumatera Barat pimpinan Dipati Alam Padang. Di sisi timur danau, kelompok orang-orang Sekala Beghak yang dipimpin Pangeran Liang Batu dan Pahlawan Sawangan (berasal dari Kepaksian Nyekhupa) serta kelompok yang dipimpin Raja Singa Jukhu (dari Kepaksian Bejalan Di Way). Sementara kelompok terakhir menempati sisi utara danau yang dipimpin Umpu Sijadi Helau yang juga dari Sekala Beghak.

Ketiga kelompok dari Sekala Beghak ini kemudian berbaur dan menempati kawasan Banding Agung, Pematang Ribu, Warkuk, dan daerah-daerah pesisir Lampung termasuk Teluk Betung/Teluk Lampung. Di Teluk Betung sendiri orang-orang Sekala Beghak yang tinggal di Kampung Negeri Olok Gading terdiri atas tiga marga yaitu: Lunik, Bumiwaras, dan Balak. Oleh karena komposisi penduduknya semakin banyak, pada tahun 1929 Pemerintah Belanda melalui Keresidenan Teloek Betoeng mengeluarkan Staatsbald Nomor 362 yang menetapkan penyatuan tiga marga (Lunik, Bumiwaras, dan Balak) menjadi Marga Teluk Betung sebagai bagian terpadu dari struktur pemerintahan kolonial sekaligus menjadi lembaga pemerintahan terendah Belanda.

Agar tidak terjadi perebutan kekuasaan, Mr Gele Harun (perwakilan dari Keresidenan Teloek Betong) kemudian mengumpulkan para penyimbang paksi dan tiyuh untuk berembuk membahas pemimpin serta batas teritorial Marga Teluk Betung. Dalam pertemuan tersebut mereka bersepakat mengangkat Pangeran Pokok Ratu sebagai pemimpin konfederasi penyimbang di daerah Teluk Betung dan Tanjung Karang yang terdiri atas 4 Penyimbang Paksi dan 9 Penyimbang Tiuh.

Pengangkatan Pangeran Pokok Ratu selain didasarkan atas status sosialnya di masyarakat juga ada beberapa persyaratan tertentu yang dapat dipenuhinya berupa pedoman hidup orang Saibatin versi Olok Gading, yaitu: berani menghadapi tantangan, teguh pendirian, tekun, dapat memahami kehendak orang lain, lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan, taat menjalankan syariat agama, serta arif dan bijaksana.

Pangeran Pokok Ratu kemudian menyederhanakan stratifikasi sosial dari ke-13 kepenyimbangan menjadi 12 hierarki, yaitu: Gusti Pangeran, Kriya, Palon, Batin, Raja, Raden, Minak, Kimas, Layang, cap, Alam, dan Dasar. Sedangkan struktur kepemimpinannya, terdiri atas: Gusti Pangeran, Penyimbang Tuha, Penyimbang Paksi, Penyimbang Tiyuh, Penyimbang Suku, Isi Lamban, dan Pelamban.

Jabatan Pangeran Pokok Ratu memimpin konfederasi penyimbang hanya berlaku sampai anak laki-laki tertuanya (putra mahkota) menikah. Selanjutnya putra mahkota menggantikan kedudukannya hingga anak laki-laki tertua menikah dan menggantikannya. Begitu seterusnya secara turun temurun hingga sekarang dipimpin oleh M. Yusuf Erdiansyah yang bergelar Putra Gelar Gusti Pangeran Igama Ratu.

Sebelum menjadi Kepala Adat Kebandaran Marga Balak, Erdiansyah harus melalui sebuah upacara khusus penobatan penyimbang adat agar mendapat adok (gelar) resmi Putra Gelar Gusti Pangeran Igama Ratu. Upacara yang telah diadakan sejak abad ke-14 ini dilakukan tidak lama setelah Erdiansyah menikah yang secara otomatis harus menggantikan kedudukan Sang ayah sebagai pemimpin penyimbang adat kesaibatinan Negeri Olok Gading.

Sebagai pemimpin konfederasi penyimbang, Putra Gelar Gusti Pangeran Igama Ratu memiliki hak dan wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan adat. Oleh karena itu, dia diharapkan dapat berpegang pada aturan adat, tidak memihak saat bertindak menjadi penengah dalam suatu perkara, dan tidak berat sebelah dalam memuat suatu keputusan. Selain itu, kepala adat juga harus mampu menjadi panutan bagi masyarakat dan berperan aktif mengurusi masalah-masalah yang berkaitan dengan adat sehingga mampu menjaga kelestarian adat Marga Teluk Betung.

Bentuk kepemimpinan ini terus bertahan walaupun Negeri Olok Gading sekarang telah menjadi sebuah kelurahan dengan luas sekitar 109 ha. Konsekuensinya, peran-peran kepala pemerintahan adat pun harus mengikuti aturan dari pemerintah setempat. Aturan tersebut ditentukan oleh Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 5 Tahun 2013 (Bab IV bagian kedua pasal 6), yaitu:

(a) menggali dan mengembangkan serta mempromosikan adat istiadat Lampung;
(b) mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dan berhubungan dengan adat istiadat Lampung;
(c) menyelesaikan perselisihan atau perkara yang menyangkut atau berkaitan dengan adat istiadat Lampung;
(d) menginventarisasi, mengamankan, memelihara, dan mengurus serta memanfaatkan sumber kekayaan yang dimiliki oleh Lembaga Adat;
(e) memberikan usulan atau saran kepada pemerintah daerah dalam pembangunan di segala bidang, terutama pada bidang sosial kemasyarakatan dan budaya.

Adapun pusat pemerintahan adatnya di Lamban Dalom Kebandaran Marga Balak, sebuah bangunan tradisional yang dibuat oleh Ibrahim Gelar Pemuka ketika dia mendirikan Kampung Negeri. Bangunan ini pernah direnovasi sejumlah dua kali. Pertama setelah rusak dihantam tsunami saat terjadi letusan Gunung Krakatau sekitar tahun 1883, sedangkan renovasi kedua pada medio 2015 guna memperbaiki beberapa bagian yang telah lapuk termakan usia.

Bangunan lamban dalom terbuat dari kayu dengan siger besar berada di atasnya. Bagian halaman difungsikan sebagai tempat penyelenggaraan upacara adat (begawi, deduaian, perkawinan). Bagian terasnya (jepana/bhekanda) berfungsi sebagai tempat pertemuan para tokoh penyimbang adat. Bagian bawah bangunan (dahulu berbentuk panggung) saat ini difungsikan sebagai ruang serba guna tempat penyelenggaraan kesenian tradisional (Tari Bedana, Tari Siger Penguten) dan penyimpanan benda-benda budaya (pemanohan), di antaranya adalah: siger berusia ratusan tahun, keris, payan (tombak), kain sarat khas Lampung pesisir, terbangan (alat musik pukul menyerupai rebana), tala (alat musik sejenis kulintang), busana adat pengantin Saibatin, pedang Ngusikh Bajau, dan lain sebagainya

Sementara bagian dalam bangunan terdiri atas sapang (ruang utama dan tempat pertemuan); sapang lom (ruang keluarga); bilik kebik (kamar Pangeran Olok Gading/kepala keluarga); tebelaian (kamar anak pangeran); pusiban (ruang pertemuan yang berada di bagian tengah rumah); bilik tamu (kamar khusus tamu); sekhudu (ruang khusus bagi kaum perepuan berkumpul); dapogh (dapur), ghagang (tempat cuci piring); dan bilik mandi (kamar mandi).

Read More

Kabupaten Purwakarta

Letak dan Keadaan Alam
Kabupaten Purwakarta merupakan satu dari delapan belas kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Secara geografis kabupaten ini sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karawan dan Kabupaten Subang; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur; sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bogor; dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Subang serta Kabupaten Bandung Barat. Wilayahnya tidak hanya berada di kaki tapi juga di lereng gunung, sehingga tidak hanya berupa dataran rendah semata, tetapi juga dataran tinggi atau berbukit-bukit. Sedangkan luasnya adalah 971,72 km² dengan titik koordinat 6025’ – 6045’ Lintang Selatan dan 107030’ – 107040’ Bujur Timur.

Kabupaten Purwakarta terdiri atas 17 kecamatan yang mencakup 192 desa/kelurahan. Ke-17 kecamatan itu beserta luasnya adalah sebagai berikut: (1) Kecamatan Jatiluhur beribukota di Jatiluhur terdiri atas 10 desa seluas 60,11 km² (6,19%); (2) Kecamatan Sukasari beribukota di Kertamanah terdiri atas 5 desa seluas 92,01 km² (9,47%); (3) Kecamatan Maniis beribukota di Citamiang terdiri atas 8 desa seluas 71,64 km² (7,37%); (4) Kecamatan Tegalwaru beribukota di Sukahaji terdiri atas 13 desa seluas 73,23 km² (7,54%); (5) Kecamatan Plered beribukota di Plered terdiri atas 16 desa seluas 31,48 km² (3,24%); (6) Kecamatan Sukatani beribukota di Sukatani terdiri atas 14 desa seluas 95,43 km² (9,82%); (7) Kecamatan Darangdan beribukota di Darangdan terdiri atas 15 desa seluas 67,39 km² (6,94%); (8) Kecamatan Bojong beribukota di Sukamanah terdiri atas 14 desa seluas 68,69 km² (7,07%); (9) Kecamatan Wanayasa beribukota di Wanayasa terdiri atas 15 desa seluas 56,55 km² (5,82%); (10) Kecamatan Kiarapedes beribukota di Kiarapedes terdiri atas 10 desa seluas 56,55 km² (5,37%); (11) Kecamatan Pasawahan beribukota di Sawah Kulon terdiri atas 12 desa seluas 36,96 km² (3,8%); (12) Kecamatan Pondoksalam beribukota di Salam Mulia terdiri atas 11 desa seluas 44,08 km² (4,54%); (13) Kecamatan Purwakarta beribukota di Nagri Kaler terdiri atas 10 desa seluas 24,83 km² (2,56%); (14) Kecamatan Babakancikao beribukota di Kadumekar terdiri atas 9 desa seluas 42,4 km² (4,36%); (15) Kecamatan Campaka beribukota di Campaka terdiri atas 10 desa seluas 43,6 km² (4,49%); (16) Kecamatan Cibatu beribukota di Cibatu terdiri atas 10 desa seluas 56,5 km² (5,81%); dan (17) Kecamatan Bungursari beribukota di Bungursari terdiri atas 10 desa seluas 54,66 km² (5,63%) (BPS Kabupaten Purwakarta, 2021).

Topografi Kabupaten Purwakarta bervariasi mulai dari dataran rendah hingga sedang dengan ketinggian 74-675 meter dari permukaan air laut. Adapun daerah dataran rendah hingga sedang secara berurut adalah: Babakancikao, Cibatu, Campaka, Bungursari, Jatiluhur, Sukasari, Purwakarta, Sukatani, Pasawahan, Pondoksalam, Tegalwaru, Plered, Maniis, Bojong, Darangdan, Kiarapedes, dan Wanayasa.

Iklim yang menyelimutinya sama seperti daerah lain di Indonesia, yaitu tropis yang ditandai oleh adanya dua musim, penghujan dan kemarau. Musim penghujan biasanya dimulai pada bulan Oktober - Maret, sedangkan musim kemarau biasanya dimulai pada bulan April - September. Curah hujan rata-rata 179 milimeter per tahun. Sedangkan, temperaturnya rata-rata 20°-31° Celcius. Sesuai dengan iklimnya yang tropis maka flora yang ada di sana pada umumnya sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia, seperti: jati, kelapa, bambu, tanaman buah (seperti rambutan, manggis, duku, kopi, dan durian), padi, dan tanaman palawija (jagung, kedelai, singkong, dan mentimun). Fauna yang ada di wilayah kabupaten ini seperti yang biasa diternakan oleh masyarakat di Indonesia pada umumnya.

Pemerintahan
Pemerintahan Kabupaten Purwakarta memiliki sejarah yang cukup panjang. Menurut purwakartakab.go.id, sejak era VOC sekitar tahun 1630 daerah Purwakarta dahulu merupakan bagian Kabupaten Karawang. Namanya waktu itu bukanlah Purwakarta melainkan Sindangkasih. Nama Sindangkasih berasal dari kata “Sindang” yang berarti “mampir” dan “Kasih” yang berarti “asih, cinta, sayang”, diambil dari peristiwa yang dialami Bupati RA Suriawinata yang mendapat perlakuan hangat dari penduduk setempat

Baru pada tahun 1968 menjadi sebuah kabupaten tersendiri yang terpisah dari Kabupaten Karawang dengan struktur organisasi pemerintahan tertinggi dipegang oleh seorang Bupati yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jawa Barat. Bupati menjalankan pemerintahan dengan tugas-tugas meliputi bidang pemerintahan, ketentraan dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat, sosial politik, agama, tenaga kerja, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kependudukan, perekonomian, dan pembangunan fisik prasarana lingkungan, serta bidang-bidang lain yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat.

Dalam menjalankannya Bupati dibantu oleh Wakil Bupati, Perangkat Daerah, Badan Daerah, dan Dinas Daerah. Perangkat Daerah terdiri atas: Sekretariat Daerah; Staf Ahli; Sekretarian DPRD; dan Inspektorat Daerah. Badan Daerah terdiri atas: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Badan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah; dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sementara Dinas Daerah terdiri atas: Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan; Dinas Tata Ruang dan Permukiman; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana; Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Dinas Pangan dan Pertanian; dan Dinas Perikanan dan Peternakan (inspektorat.purwakartakab.go.id).

Para aparatur bekerja dalam satu kerangka visi dan misi yang sama untuk kemajuan Kabupaten Purwakarta. Visi tersebut adalah “Mewujudkan Purwakarta Istimewa”. Visi itu dijadikan sebuah misi yang harus dilaksanakan atau diemban agar seluruh anggota organisasi dan pihak yang berwenang dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Adapun misinya adalah: (a) meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial (tujuannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, berbudaya, dan berintegrasi. Sedangkan sasarannya meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional, berbudaya, dan bertaqwa, meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga, serta meningkatnya derajat kesehatan); (b) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional (tujuannya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. Sedangkan sasarannya meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik dan efektif); (c) mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan (tujuannya meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup. Sedangkan sasarannya meningkatnya kapasitas dan kualitas dalam rangka percepatan pengembangan wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup); dan (d) mewujudkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa (tujuannya adal untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat. Sedangkan sasarannya meningkatnya usaha kecil menengah dan koperasi serta terwujudnya iklim investasi yang kondusif) (ppid.purwakartakab.go.id).

Logo Kabupaten Purwakarta

Dan, sama seperti daerah lain di Indonesia, Kabupaten Purwakarta juga memiliki logo sebagai bagian dari identitas wilayah. Adapun logo Kabupaten Purwakarta dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: (1) perisai bentuk segilima melambangkan dasar negara Pancasila sekaligus sebagai tameng bangsa; (2) padi dan kapas melambangkan kemakmuran yang bertumpu pada sektor pertanian; (3) gedung berwarna merah dan kuning merupakan simbol dari Gedung Keresidenan Purwakarta; (4) atap gedung yang berbentuk menyerupai Gunung Tangkuban Parahu merupakan representasi dari legenda Sangkuringan; (5) pelat merah bertulis “Wibawa Karta Raharja” mengandung makna sebagai daerah yang berwibawa, ramai, serta makmur sejahtera; (6) segi bergwarna hitam merah yang menggambarkan bendungan Jatiluhur melambangkan kebanggaan dan kemakmuran rakyat; (7) lengkungan berwarna hijau bergelombang putih-biru menyimbolkan Situ Buleud; (8); dan (9) warna hijau muda melambangkan harapan bagi masa depan daerah Purwakarta, warna hitam melambangkan keteguhan dan ketekunan hari, warna kuning melambangkan keagungan daerah, warna merah melambangkan tekat perjuangan bangsa yang pantang mundur, warna putih melambangkan kesucian dan keikhlasan hati dalam menanggulangi segala cobaan dan penderitaan hidup, warna biru melambangkan kesetiaan rakyat, dan warna hijau tua melambangkan masyarakat Purwakarta yang teguh pada agama (desaparakansalam.blogspot.com).

Kependudukan
Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Purwakarta (sensus tahun 2020) penduduk Kabupaten Purwakarta berjumlah 997.869 jiwa. Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, maka jumlah penduduk laki-laki mencapai 506.830 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan mencapai 491.039 jiwa. Para penduduk ini tersebar di 17 kecamatan, yaitu: Jatilihur dihuni oleh 73.952 jiwa, Sukasari 17.258 jiwa, Maniis 36.052 jiwa, Tegalwaru 53.184 jiwa, Plered 83.425 jiwa, Sukatani 76.907 jiwa, Darangdan 70.894 jiwa, Bojong 52.998 jiwa, Wanayasa 43.303 jiwa, Kiarapedes 28.387 jiwa, Pasawahan 49.458 jiwa, Pondoksalam 30.734 jiwa, Purwakarta 179.233 jiwa, Babakancikao 59.909 jiwa, Campaka 50.342 jiwa, Cibatu 31.267 jiwa, dan Bungursari dihuni oleh 60.565 jiwa (BPS Kabupaten Purwakarta, 2021).

Jika dilihat berdasarkan golongan usia, penduduk yang berusia 0-4 tahun ada 83.127 jiwa (laki-laki 42.543 jiwa dan perempuan 40.584 jiwa), kemudian yang berusia 5-9 tahun ada 83 904 jiwa (laki-laki 43 100 jiwa dan perempuan 40 804 jiwa), berusia 10-14 tahun ada 84 855 jiwa (laki-laki 43 687 jiwa dan perempuan 41 168 jiwa), berusia 15-19 tahun ada 86.336 jiwa (laki-laki 44.598 jiwa dan perempuan 41.738 jiwa), berusia 20-24 tahun ada 86.416 jiwa (laki-laki 44.065 jiwa dan perempuan 42.351 jiwa), berusia 25-29 tahun ada 85.729 jiwa (laki-laki 43.530 jiwa dan perempuan 42.199 jiwa), berusia 30-34 tahun ada 83.113 jiwa (laki-laki 42.115 jiwa dan perempuan 40.998 jiwa), berusia 35-39 tahun ada 76.739 jiwa (laki-laki 38.926 jiwa dan perempuan 37.813 jiwa), berusia 40-44 tahun ada 72.898 jiwa (laki-laki 36.171 jiwa dan perempuan 36.727 jiwa), berusia 45-49 tahun ada 65.958 jiwa (laki-laki 33.091 jiwa dan perempuan 32.867 jiwa), berusia 50-54 tahun ada 57.616 jiwa (laki-laki 29.218 jiwa dan perempuan 28.398 jiwa), berusia 55-59 tahun ada 44.480 jiwa (laki-laki 22.886 jiwa dan perempuan 21.594 jiwa), berusia 60-64 tahun ada 33.318 jiwa (laki-laki 17.240 jiwa dan perempuan 16.078 jiwa), berusia 65-69 tahun ada 24.054 jiwa (laki-laki 12.167 jiwa dan perempuan 11.887 jiwa), berusia 70-74 tahun ada 15.205 jiwa (laki-laki 7.295 jiwa dan perempuan 7.910 jiwa), dan berusia 75 tahun ke atas ada 14.121 (laki-laki 6.198 jiwa dan perempuan 7.923 jiwa) dari jumlah total penduduk. Ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Purwakarta sebagian besar berusia produktif.

Pendidikan dan Kesehatan
Sebagai sebuah daerah yang relatif dekat dengan ibu kota provinsi, Kabupaten Purwakarta tentu saja memiliki sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai bagi masyarakatnya. Adapun sarana pendidikan yang terdapat di kabupaten ini adalah: 318 buah Taman Kanak-kanan (TK) dengan jumlah siswa sebanyak 12.488 orang dan 1.049 tenaga pengajar; 454 buah Raudatul Atfah (RA) dengan jumlah siswa sebanyak 18.583 orang dan 1.936 orang tenaga pengajar; 824 buah Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah siswa sebanyak 200.660 orang dan 9.721 orang tenaga pengajar; 120 buah Madrasah Ibtidaiyah dengan jumlah siswa sebanyak 18.566 orang dan 1.054 orang tenaga pengajar; 214 buah Sekolah Menengah Pertama dengan jumlah siswa 78.214 orang dan 3.814 orang tenaga pengajar; 116 buah Madrasah Tsanawiyah dengan jumlah siswa sebanyak 27.064 orang dan 1.695 orang tenaga pengajar; 53 buah Sekolah Menangah Atas dengan jumlah siswa sebanyak 28.627 orang dan 1.361 orang tenaga pengajar; 115 buah Sekolah Menangah Kejuruan dengan jumlah siswa sebanyak 43.979 orang dan 2.366 orang tenaga pengajar; 66 buah Madrasah Aliah dengan jumlah siswa 13.042 orang dan 951 orang tenaga pengajar; dan 6 buah perguruan tinggi.

Sementara untuk sarana kesehatan terdapat 9 buah rumah sakit, 6 buah rumah sakit bersalin, 58 buah poliklinik, 20 buah puskesmas, 46 buah puskesmas pembantu, 1.032 buah posyandu, dan 45 buah apotek. Sedangkan jumlah total tenaga medis sebanyak 566 orang yang terdiri atas 65 orang dokter, 249 orang perawat, 191 orang bidan, 41 orang farmasi, 20 orang ahli gizi (BPS Kabupaten Purwakarta, 2021).

Agama dan Kepercayaan
Agama yang dianut oleh warga masyarakat Kabupaten Purwakarta sangat beragam. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta tahun 2021, Islam merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar penduduknya (963.991 orang). Sedangkan sisanya adalah penganut Kristen Protestan (7.582 orang), Katolik (2.069 orang), Hindu (136 orang), Budha (520 orang) dan agama lainnya sejumlah 6 orang.

Ada korelasi positif antara jumlah pemeluk suatu agama dengan jumlah sarana peribadatan. Hal itu tercermin dari banyaknya sarana peribadatan yang berkaitan dengan agama Islam (masjid, musholla atau langar). Berdasarkan data yang tertera pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, jumlah masjid yang ada di sana mencapai 999 buah dan musholla/langgar/surau mencapai 1.623 buah. Sarana peribadatan yang berkenaan dengan penganut agama Kristen dan Katolik mencapai 14 buah, agama Hindu mencapai 1 buah, dan agama Budha hanya ada 3 buah vihara atau kelenteng. Sementara data yang berkaitan dengan sarana peribadatan atau gedung pertemuan bagi penganut aliran kepercayaan belum ada.

Mata Pencaharian
Jenis-jenis mata pencaharian yang digeluti oleh masyarakat Kabupaten Purwakarta sangat beragam, di antaranya: pegawai negeri di berbagai instansi pemerintah, seperti: kabupaten, kelurahan, kecamatan, pemerintah daerah, dan lain sebagainya (7.655 orang). Kemudian, ada juga yang berusaha sendiri/own account worker (68.575 orang), berusaha dibantu buruh tidak tetap/employer assisted by temporary worker (40.436 orang), berusaha dibantu buruh tetap/employer assisted permanent worker (9.217 orang), buruh/karyawan (166.368 orang), pekerja bebas casual worker (65.366 orang), pekerja tak dibayar/unpaid worker (34.554 orang), dan lain sebagainya.

Para pekerja yang tidak mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian, baik sebagai pemilik, buruh, maupun pekerja bebas di Kabupaten Purwakarta, sebagian mengusahakan penganan simping untuk dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Para perajin simping di kabupatan ini berada di 11 dari 17 kecamatan, yaitu: Wanayasa (Desa Taringgul Tonggoh sejumlah 6 buah usaha, Desa Sakambang sejumlah 6 buah usaha, Desa Raharja sejumlah 3 buah usaha, Desa Babakan sejumlah 4 buah usaha, dan Desa Legok Huni sejumlah 4 buah usaha); Pondoksalam (Desa Situ sejumlah 1 buah usaha); Pasawahan (Desa Sawah Kulon sejumlah 5 usaha); Bojong (Desa Bojong Timur sejumlah 2 buah usaha, Desa Nagri Kaler sejumlah 1 buah usaha, dan Desa Cipaisan sejumlah 44 buah usaha); Purwakarta (Desa Sindang Kasih sejumlah 8 buah usaha), Desa Purwa Mekar sejumlah 1 buah usaha, dan Desa Munjul Jaya sejumlah 3 buah usaha); Cibatu (Desa Cibatu sejumlah 2 buah usaha dan Desa Wanawali sejumlah 2 buah usaha); Bungursari (Desa Bungursari sejumlah 2 buah usaha dan Desa Mekar Galih sejumlah 7 buah usaha); Jatiluhur (Desa Jatiluhur sejumlah 1 buah usaha dan Desa Cibinong sejumlah 2 buah usaha); Campaka (Desa Cirende sejumlah 2 buah usaha); Daragan (Desa Neglasari sejumlah 2 buah usaha dan Desa Karoya sejumlah 2 buah usaha); serta Kecamatan Tegal Waru (Desa Suka Mulya sejumlah 2 buah usaha dan Desa Sukahaji sejumlah 2 buah usaha simping).

Read More

Kecamatan Blanakan

Letak dan Keadaan Alam
Blanakan merupakan satu dari 20 buah kecamatan yang secara administratif termasuk dalam Kabupaten Subang[1] dengan batas geografis sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah selatan dengan Kecamatan Ciasem, sebelah timur dengan Kecamatan Sukasar, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cimalaya Wetan serta Kabupaten Karawang.

Kecamatan yang luas wilayahnya sekitar 97,15 kilometer persegi ini terdiri atas 9 desa, 49 Rukun Warga, dan 174 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk 64.235 jiwa. Ke-9 desa itu adalah: Cilamaya Hilir seluas 4,03 kilometer persegi, Cilamaya Girang seluas 10,43 kilometer persegi, Rawamekar seluas 7,24 kilometer persegi, Rawameneng seluas 11,44 kilometer persegi, Jayamukti seluas 13,43 kilometer persegi, Blanakan seluas 12,88 kilometer persegi, Langensari seluas 8,25 kilometer persegi, Muara seluas 11,38 kilometer persegi, dan Tanjungtiga dengan luas 18,07 kilometer persegi.

Topografi Kecamatan Blanakan berada pada dataran rendah dengan ketinggian antara 0-8 meter di atas permukaan air laut. Adapun iklim yang menyelimutinya sama seperti daerah lainnya di Indonesia, yaitu tropis yang ditandai oleh adanya dua musim, penghujan dan kemarau. Musim penghujan biasanya dimulai pada Oktober-Maret, sedangkan musim kemarau biasanya dimulai pada bulan April-September.

Sesuai dengan iklimnya yang tropis maka flora yang ada di sana pada umumnya sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia, seperti: kelapa, bambu, tanaman buah (rambutan, manggis, durian, dan lain sebagainya), padi, dan tanaman palawija (jagung, kedelai, mentimun, kacang panjang, dan lain sebagainya). Fauna yang ada di sana juga pada umumnya sama dengan daerah lain di Indonesia, yaitu: sapi, kerbau, kambing, dan ayam.

Organisasi Pemerintahan
Struktur organisasi pemerintahan tertinggi di Kecamatan Blanakan yang bermoto “Kesehatan Anda Kebanggaan Kami” dipegang oleh seorang Camat. Dalam menjalankan tugasnya Camat dibantu oleh Wakil Camat, Sekretaris Kecamatan, Kelompok Jabatan Fungsional, Seksi Pemerintahan dan Trantib, Seksi Perekonomian, Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pelayanan Umum, dan para kepala desa.

Para aparatur kecamatan tersebut bekerja dalam satu kerangka visi dan misi yang sama untuk kemajuan Kecamatan Blanakan. Visi tersebut adalah "Mewujudkan Masyarakat Blanakan yang Berbudaya Sehat Mandiri". visi itu dijadikan sebuah misi yang harus dilaksanakan atau diemban agar seluruh anggota organisasi dan pihak yang berwenang dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran Kecamatan Blanakan dalam menyelenggarakan Pemerintahan. Adapun misi dari Kecamatan Blanakan adalah: (a) Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme sumber daya manusia untuk pelayanan yang tercapai; (b) Memantapkan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan; (c) Meningkatkan pelayanan promotif, dan preventif, serta memperdayakan peran serta masyarakat di bidang kesehatan; dan (d) Meningkatkan kerja sama yang harmonis dengan lintas program dan lintas sektor (id.scribd.com).

Kependudukan
Penduduk Kecamatan Blanakan berjumlah 64.235 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 75.148. Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, maka jumlah penduduk laki-lakinya mencapai 33.724 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan mencapai 30.507 jiwa. Para penduduk ini tersebar di 9 desa, yaitu: Cilamaya Hilir dihuni oleh 3.218 jiwa dengan jumlah laki-laki 1.800 jiwa dan perempuan 1.418 jiwa; Cilamaya Girang dihuni oleh 8.517 jiwa dengan jumlah laki-laki 4.440 jiwa dan perempuan 4.077 jiwa, Rawa Mekar dihuni oleh 4.920 jiwa dengan jumlah laki-laki 2.623 jiwa dan perempuan 2.297 jiwa; Rawameneng dihuni oleh 9.230 jiwa dengan jumlah laki-laki 4.786 jiwa dan perempuan 4.444 jiwa; Jayamukti dihuni oleh 7.328 jiwa dengan jumlah laki-laki 3.804 jiwa dan perempuan 3.524 jiwa; Blanakan dihuni oleh 12.303 jiwa dengan jumlah laki-laki 6.482 jiwa dan perempuan 5.821 jiwa; Langensari dihuni oleh 3.199 jiwa dengan jumlah laki-laki 1.694 jiwa dan perempuan 1.505 jiwa, Muara dihuni oleh 7.746 jiwa dengan jumlah laki-laki 3.654 jiwa dan perempuan 4.092 jiwa; dan Tanjungtiga dihuni oleh 8.537 jiwa dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 4.445 jiwa dan perempuannya 4.092 jiwa.

Jika dilihat berdasarkan golongan usia, penduduk yang berusia 0-4 tahun ada 6.481 jiwa, kemudian yang berusia 5-9 tahun ada 5.631 jiwa, berusia 10-14 tahun ada 5.479 jiwa, berusia 15-19 tahun ada 5.018 jiwa, berusia 20-24 tahun ada 4.519 jiwa, berusia 25-29 tahun ada 4.726 jiwa, berusia 30-34 tahun ada 4.861 jiwa, berusia 35-39 tahun ada 5.341, berusia 40-44 tahun ada 4.986 jiwa, berusia 45-49 tahun ada 4.690 jiwa, berusia 50-54 tahun ada 4.026 jiwa, berusia 55-59 tahun ada 2.862 jiwa, berusia 60-64 tahun ada 2.691 jiwa, berusia 65-69 ada 1.602 jiwa, berusia 70-74 ada 1.302 jiwa, dan yang berusia 75 tahun ke atas ada 1.021 jiwa. Ini menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Blanakan sebagian besar berusia produktif.

Mata Pencaharian
Letak Kecamatan Blanakan yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa membuat mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah sebagai nelayan. Sedangkan sisanya terdiri atas: buruh tani dan petani pemilik sawah/ladang, pedagang, tukang ojeg, karyawan swasta, buruh swasta, peternak, Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri, perajin, montir, dan tukang kayu.

Pendidikan dan Kesehatan
Sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Blanakan meliputi: 1 buah taman kanak-kanak; 29 buah Sekolah Dasar dengan jumlah siswa sebanyak 5.788 orang dan 295 orang tenaga pengajar; 5 buah Sekolah Menengah Pertama dengan jumlah siswa sebanyak 1.627 orang dan 259 tenaga pengajar; 3 buah sekolah menengah atas; 6 buah Madrasah Ibtidaiyah; dan sebuah Madrasah Tsanawiyah.

Adapun tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk Cijagang sebagian besar adalah tidak/belum sekolah (10.391 orang), tidak tamat SD/sederajat (13.148 orang), tamat SD/sederajat (21.533 orang), tamat SLTP/sederajat (12.922 orang) dan tamat SLTA/sederajat (5.503 orang), tamat Akademi (454 orang), dan tamatan Perguruan Tinggi sejumlah 173 orang.

Sementara untuk sarana kesehatan Kecamatan Cipayung memiliki 1 buah rumah sakit, 2 buah puskesmas, 64 buah posyandu, 9 buah pos KB, dan 5 buah balai pengobatan dengan tenaga medis sebanyak 23 orang yang terdiri atas: tiga orang dokter umum, dua orang dokter gigi, dan 18 orang bidan. Mengingat bahwa tidak semua warga memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di kecamatan, terutama yang berkenaan dengan kelahiran, maka di sana ada 36 orang dukun bayi yang telah dibekali pengetahuan medis. Dukun tersebut oleh masyarakat setempat disebut sebagai paraji (BPS Kabupaten Subang 2019).

Agama dan Kepercayaan
Agama yang dianut oleh warga masyarakat Kecamatan Blanakan hanyalah Islam, Kristen, Budha, dan Konghucu. Berdasarkan data yang tertera dalam Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang Tahun 208, Islam merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar penduduknya yaitu 63.196 orang. Sedangkan sisanya Kristen sebanyak 41 orang, Budha 1 orang, dan Konghucu 1 orang. Para penganut agama Kristen, Budha, dan Konghucu ini bukanlah penduduk asli Blanakan, melainkan pendatang yang menetap dan bermatapencaharian sebagai pedagang kelontong.

Ada korelasi yang positif antara jumlah pemeluk suatu agama dengan jumlah sarana peribadatan. Hal itu tercermin dari banyaknya sarana peribadatan yang berkaitan dengan agama Islam (masjid dan musholla atau langgar). Berdasarkan data yang tertera dalam BPS Kabupaten Subang, jumlah masjid yang ada di sana mencapai 46 buah, sedangkan langgar yang ada mencapai 150 buah. Sarana peribadatan yang berkenaan dengan penganut agama Kristen, Budha, dan Konghucu belum terdapat di kecamatan ini.

Sumber:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang. 2018. Kecamatan Blanakan dalam Angka 2018. Subang. Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang. 2019. Kecamatan Blanakan dalam Angka 2019. Subang. Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang.

“Kabupaten Subang”, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_ Subang#:~:text=Berdasarkan%20Peraturan%20Daerah%20Kabupaten%20Subang,245%20desa%20dan%208%20kelurahan., tanggal 20 Desember 2020.

“Visi Misi Baru”, diakses dari https://id.scribd.com/document/392136468/Visi-Misi-Baru, tanggal 21 Desember 2020.

[1] Ke-20 buah kecamatan tersebut adalah: Binong, Ciasem, Ciater, Cibogo, Cijambe, Cikaum, Cipendeuy, Cipunagara, Cisalak, Compreng, Dawuan, Jalan Cagak, Kalijati, Kasomalang, Legon Kulon, Pabuaran, Pagaden, Pgaden Barat, Pamanukan, Patok Beusi, Purwadadi, Pusakajaya, Pusakanagara, Sagalaherang, Serangpanjang, Subang, Sukasari, Tambakdahan, Tanjung Siang, dan Blanakan (id.wikipedia.org)

Read More

Kabupaten Tasikmalaya

Letak dan Keadaan Alam
Kabupaten Tasikmalaya merupakan satu dari delapan belas kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Secara geografis kabupaten ini sebelah utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis; sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Garut; dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis (jabarprov.go.id). Wilayahnya tidak hanya berada di kaki tapi juga di lereng gunung, sehingga tidak hanya berupa dataran rendah semata, tetapi juga dataran tinggi atau berbukit-bukit. Sedangkan luasnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah 270.882 km² dengan titik koordinat 7°02’29” – 7°419’08” Lintang Selatan dan 107°54’10” – 108°26’42” Bujur Timur.

Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas 39 kecamatan yang mencakup 351 desa. Ke-39 kecamatan itu beserta luasnya adalah sebagai berikut: (1) Kecamatan Cipatujah beribukota di Cipatujah terdiri atas 15 desa seluas 246,67 km² (9,12%); (2) Kecamatan Karangnunggal beribukota di Karangnunggal terdiri atas 14 desa seluas 136,33 km² (5,04%); (3) Kecamatan Cikalong beribukota di Cikalong terdiri atas 13 desa seluas 139,66 km² (5,16%); (4) Kecamatan Pancatengah beribukota di Cibongas terdiri atas 11 desa seluas 201,85 km² (7,46%); (5) Kecamatan Cikatomas beribukota di Pakemitan terdiri atas 9 desa seluas 132,68 km² (4,90%); (6) Kecamatan Cibalong beribukota di Cibolang terdiri atas 6 desa seluas 58,58 km² (2,16%); (7) Kecamatan Parungponteng beribukota di Parungponteng terdiri atas 8 desa seluas 47,27 km² (1,75%); (8) Kecamatan Bantarkalong beribukota di Hegarwangi terdiri atas 8 desa seluas 59,83 km² (2,21%); (9) Kecamatan Bojongasih beribukota di Bojongasih terdiri atas 6 desa seluas 38,58 km² (1,43%); (10) Kecamatan Culamega beribukota di Cintabodas terdiri atas 5 desa seluas 68,32 km² (2,52%); (11) Kecamatan Bojonggambir beribukota di Mangkonjaya terdiri atas 10 desa seluas 169,29 km² (6,26%); (12) Kecamatan Sodonghilir beribukota di Sodonghilir terdiri atas 12 desa seluas 93,11 km² (3,44%); (13) Kecamatan Taraju beribukota di Taraju terdiri atas 9 desa seluas 55,85 km² (2,06%); (14) Kecamatan Salawu beribukota di Salawu terdiri atas 12 desa seluas 50,50 km² (1,87%); (15) Kecamatan Puspahiang beribukota di Puspahiang terdiri atas 8 desa seluas 34,90 km² (1,29%); (16) Kecamatan Tanjungjaya beribukota di Tanjungjaya terdiri atas 7 desa seluas 43,08 km² (1,362,%); (17) Kecamatan Sukaraja beribukota di Sukapura terdiri atas 8 desa seluas 43,08 km² (1,59%); (18) Kecamatan Salopa beribukota di Mandalahayu terdiri atas 9 desa seluas 121,76 km² (4,50%); (19) Kecamatan Jatiwaras beribukota di Jatiwaras terdiri atas 11 desa seluas 73,37 km² (2,71%), (20) Kecamatan Cineam beribukota di Cineam terdiri atas 10 desa seluas 24,61 km² (2,91%); (21) Kecamatan Karangjaya beribukota di Karangjaya terdiri atas 3 desa seluas 47,90 km² (1,77%); (22) Kecamatan Manonjaya beribukota di Manonjaya terdiri atas 12 desa seluas 39,41 km² (1,46%); (23) Kecamatan Gunungtanjung beribukota di Gunungtanjung terdiri atas 7 desa seluas 33,61 km² (1,24%); (24) Kecamatan Singaparna beribukota di Singasari terdiri atas 10 desa seluas 24,82 km² (0,92%); (25) Kecamatan Mangunreja beribukota di Mangunreja terdiri atas 6 desa seluas 29,64 km² (1,1%); (26) Kecamatan Sukarame beribukota di Sukarame terdiri atas 6 desa seluas 19,92 km² (0,74%); (27) Kecamatan Cigalontang beribukota di Jayapura terdiri atas 16 desa seluas 119,75 km² (4,43%); (28) Kecamatan Leuwisari beribukota di Arjasari terdiri atas 7 desa seluas 53,26 km² (1,97%); (29) Kecamatan Sariwangi beribukota di Jayaratu terdiri atas 8 desa seluas 49,66 km² (1,84%); (30) Kecamatan Padakembang beribukota di Cisaruni terdiri atas 5 desa seluas 37,71 km² (1,39%); (31) Kecamatan Sukaratu beribukota di Sukaratu terdiri atas 8 desa seluas 57,13 km² (2,11%); (32) Kecamatan Cisayong beribukota di Cisayong terdiri atas 13 desa seluas 59,40 km² (2,20%); (33) Kecamatan Sukahening beribukota di Calincing terdiri atas 7 desa seluas 28,42 km² (1,05%); (34) Kecamatan Rajapolah beribukota di Rajapolah terdiri atas 8 desa seluas 21,45 km² (0,79%); (35) Kecamatan Jamanis beribukota di Sindangraja terdiri atas 8 desa seluas 21,28 km² (0,79%); (36) Kecamatan Ciawi beribukota di Ciawi terdiri atas 11 desa seluas 45,32 km² (1,67%); (37) Kecamatan Kadipaten beribukota di Buniasih terdiri atas 6 desa seluas 45,79 km² (1,69%); (38) Kecamatan Sukaresik beribukota di Sukaratu terdiri atas 8 desa seluas 17,80 km² (0,66%); dan (38) Kecamatan Pagerageung beribukota di Pagerageung terdiri atas 11 desa dengan luas 66,74 km persegi (2,47%) (BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2020).

Topografi Kabupaten Tasikmalaya bervariasi mulai dari dataran rendah hingga tinggi (perbukitan dan pegunungan) dengan ketinggian 25-880 meter dari permukaan air laut. Adapun daerah dataran rendah hingga tinggi secara berurut adalah: Cikalong, Cipatujah, Culamega, Parungponteng, Cibolang, Pancatengah, Cikatomas, Sukaraja, Bantarkalong, Karangnunggal, Bojongasih, Salopa, Manonjaya, Cineam, Karangjaya, Tanjungjaya, Gunungtanjung, Sukarame, Jatiwaras, Singaparna, Mangunreja, Leuwisari, Sukaresik, Rajapolah, Ciawi, Sukaratu, Cisayong, Jamanis, Sariwangi, Pagerageung, Kadipaten, Salawu, Cigalontang, Padakembang, Puspahiang Sukahening, Sodonghilir, Bojonggambir, dan Taraju.

Iklim yang menyelimutinya sama seperti daerah lain di Indonesia, yaitu tropis yang ditandai oleh adanya dua musim, penghujan dan kemarau. Musim penghujan biasanya dimulai pada bulan Oktober - Maret, sedangkan musim kemarau biasanya dimulai pada bulan April - September. Curah hujan rata-rata 179 milimeter per tahun. Sedangkan, temperaturnya rata-rata 20°-31° Celcius. Sesuai dengan iklimnya yang tropis maka flora yang ada di sana pada umumnya sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia, seperti: jati, kelapa, bambu, tanaman buah (seperti rambutan, manggis, duku, kopi, dan durian), padi, dan tanaman palawija (jagung, kedelai, singkong, dan mentimun). Fauna yang ada di wilayah kabupaten ini seperti yang biasa diternakan oleh masyarakat di Indonesia pada umumnya.

Pemerintahan
Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya memiliki sejarah yang cukup panjang. Menurut jabarprov.go.id, sejak abaf VII hingga XII di wilayah yang sekatang menjadi Kabupaten Tasikmalaya telah ada sebuah bentuk pemerintahan kebataraan di sekitar Galunggung. Pucuk pemerintahannya silih berganti dipimpin oleh Batara Semplakwaja, Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Batara Wastuhayu, dan terakhir Batari Hyang.

Pada masa Batari Hyang, berdasarkan Prasasti Geger Hanjuang yang ditemukan di bukit Geger Hanjuang, Desa Linggawangi Kecamatan Leuwisari, sistem pemerintahan kebataraan menjadi kerajaan bernama Galunggung (13 Bhadrapada 1033 Saka atau 21 Agustus 1111). Setelah Batari Hyang lengser, masih ada 6 orang keturunannya yang menjadi Raja di Galunggung.

Kerajaan Galunggung kemudian digantikan oleh kerajaan baru yang berpemerintahan di Sukakerta (sekarang wilayah Dayeuh Tengah, Kecamatan Salopa) dengan rajanya bernama Sri Gading Anteg. Pemerintahan di Sukakerta selanjutnya digantikan lagi oleh pemerintahan yang berkedudukan di Sukapura. Pada masa VOC yang berkedudukan di Batavia, Sultan Agung Mataram mengangkat penerus kekuasaan Sukapura Bupati dengan gelar Wiradadaha I atas jasanya membasmi pemberontakan Dipati Ukur.

Antara tahun 18-13-1814 (masa pemerintahan RT Surialaga) ibukota kabupaten dipindahkan ke Tasikmalaya. Pada pemerinahan Wiradadaha VII (1832) ibukota dipindahkan ke Manonjaya untuk memperkuat pertahanan Belanda dalam menghadapi serangan Pangeran Diponegoro. Namun, oleh Belanda ibukota dipindahkan lagi ke Tasikmalaya dengan alasan lebih mendukung kepentingan ekonomi ketimbang Manonjaya yang kurang strategis guna dijadikan tempat pengumpulan hasil perkebunan. Dan, nama Kabupaten Sukapura pun diganti menjadi Kabupaten Tasikmalaya hingga sekarang.

Saat ini, struktur organisasi pemerintahan tertinggi di Kabupaten Tasikmalaya dipegang oleh seorang Bupati yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jawa Barat. Bupati menjalankan pemerintahan dengan tugas-tugas meliputi bidang pemerintahan, ketentraan dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat, sosial politik. Agama, tenaga kerja, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kependudukan, perekonomian, dan pembangunan fisik prasarana lingkungan, serta bidang-bidang lain yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat.

Dalam menjalankannya Bupati dibantu oleh Inspektorat Daerah (PPID) dan Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah terdiri atas: Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Ekonomi dan Pembangunan Penduduk, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Tata Usaha. Selain itu ada pula dinas-dinas yang menjalankan peran tertentu dalam menunjang roda pemerintahan daerah, di antaranya: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk; Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, dan Permukiman; Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perhubungan; Dinas Kerarsipan dan Perpustakaan; dan Dinas Komunikasi dan Informatika (struktur.tasikmalayakab.go.id).

Para aparatur bekerja dalam satu kerangka visi dan misi yang sama untuk kemajuan Kabupaten Tasikmalaya. Visi tersebut adalah “Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Maju, dan Sejahtera Tahun 2025”. Visi itu dijadikan sebuah misi yang harus dilaksanakan atau diemban agar seluruh anggota organisasi dan pihak yang berwenang dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran Kabupaten Tasikmalaya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Adapun misinya adalah: (a) mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa, berkualitas, dan Mandiri; (b) mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis keunggulan agribisnis; (c) mewujudkan tata keperintahan yang baik (good governance); dan (d) mewujudkan infrastruktur wilayah yang lebih merata dengan memperhatikan aspek lingkungan yang asri dan lestari (jabarprov.go.id).

Dan, sama seperti daerah lain di Indonesia, Kabupaten Tasikmalaya juga memiliki logo sebagai bagian dari identitas wilayah. Adapun logo Kabupaten Tasikmalaya dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu: (1) Perisai bersudut lima berwarna putih menunjukkan sifat gotong royong yang melambangkan kepribadian, adat istiadat, kepercayaan dan kebudayaan daerah, sejak dulu sekarang dan kemudian; (2) gunung galunggung berwarna biru yang melambangkan ciri Tasikmalaya; (3) simbol industri melambangkan sebagian dari sumber penghidupan rakyat beserta kekayaan alam di daerah Kabupaten Tasikmalaya; (4) tiga buah sungai yang melambangkan pemberi sumber kehidupan rakyat; (5) sawah 17 petak berwarna hijau melambangkan kesuburan/kemakmuran rakyat yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945; (6) sawah berwarna kuning melambangkan sebagian penghidupan rakyat yang didapat dari kerajinan tangan; (7) bambu runcing melambangkan sejarah perjuangan rakyat daerah Tasikmalaya dalam mengusir penjajah; (8) pita kuning melambai bertuliskan “Sukapura Ngadaun Ngora” melambangkan kemajuan yang abadi; dan (9) warna putih melambangkan tekad suci, warna hitam melambangkan kekekalan yang abadi, warna kuning melambangkan keadaan gilang gemilang, warna hijau melambangkan kehidupan yang tertinggi, adil, subur makmur, dan warna biru melambangkan kesetiaan dan kejujuran (jabarprov.go.id).

Kependudukan
Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Bandung (sensus tahun 2019) penduduk Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 1.796.496 jiwa dengan jumlah Kelapa Keluarga (KK) 619.018. Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, maka jumlah penduduk laki-laki mencapai 913.795 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan mencapai 882.701 jiwa. Para penduduk ini tersebar di 39 kecamatan, yaitu: Cipatujah dihuni oleh 66.575 jiwa (laki-laki 33.778 jiwa dan perempuan 32.797 jiwa); Karangnunggal dihuni oleh 84.807 jiwa (laki-laki 42.965 jiwa dan perempuan 41.842 jiwa); Cikalong dihuni oleh 63.695 jiwa (laki-laki 32.099 jiwa dan perempuan31.596 jiwa); Pancatengah dihuni oleh 46.522 jiwa (laki-laki 23.656 jiwa dan perempuan 22.896 jiwa); Cikatomas dihuni oleh 49.775 jiwa (laki-laki 25.445 jiwa dan perempuan 24.330 jiwa) Cibalong dihuni oleh 33.221 jiwa (laki-laki 16.756 jiwa dan perempuan 16.465 jiwa); Parungponteng dihuni oleh 35.713 jiwa (laki-laki 18.222 jiwa dan perempuan 17.491 jiwa); Bantarkalong dihuni oleh 36.097 jiwa (laki-laki 18.479 jiwa dan perempuan 17.618 jiwa); Bojongasih dihuni oleh 20.339 jiwa (laki-laki 10.420 jiwa dan perempuan 9.919 jiwa); Culamega dihuni oleh 24.801 jiwa (laki-laki 12.735 jiwa dan perempuan 12.066 jiwa); Bojonggambir dihuni oleh 40.127 jiwa (laki-laki 20.484 jiwa dan perempuan 19.643 jiwa); Sodonghilir dihuni oleh 63.773 jiwa (laki-laki 32.691 jiwa dan perempuan 31.082 jiwa); Taraju dihuni oleh 40.024 jiwa (laki-laki 20.287 jiwa dan perempuan 19.737 jiwa); Salawu dihuni oleh 59.819 jiwa (laki-laki 30.317 jiwa dan perempuan 29.502 jiwa); Puspahiang dihuni oleh 34.298 jiwa (laki-laki 17.206 jiwa dan perempuan 17.092 jiwa); Tanjungjaya dihuni oleh 43.865 jiwa (laki-laki 22.239 jiwa dan perempuan 21.626 jiwa); Sukaraja dihuni oleh 51.534 jiwa (laki-laki 26.345 jiwa dan perempuan 25.189 jiwa); Salopa dihuni oleh 47.968 jiwa (laki-laki 24.521 jiwa dan perempuan 23.447 jiwa); Jatiwaras dihuni oleh 51.303 jiwa (laki-laki 26.376 jiwa dan perempuan 24.927 jiwa); Cineam dihuni oleh 33.831 jiwa (laki-laki 16.861 jiwa dan perempuan 16.970 jiwa); Karangjaya dihuni oleh 11.823 jiwa (laki-laki 5.958 jiwa dan perempuan 5.865 jiwa); Manonjaya dihuni oleh 62.238 jiwa (laki-laki 31.474 jiwa dan perempuan 30.764 jiwa); Gunungtanjung dihuni oleh 30.381 jiwa (laki-laki 15.685 jiwa dan perempuan 14.696 jiwa); Singaparna dihuni oleh 69.330 jiwa (laki-laki 35.000 jiwa dan perempuan 34.330 jiwa); Mangunreja dihuni oleh 39.396 jiwa (laki-laki 19.847 jiwa dan perempuan 19.549 jiwa); Sukarame dihuni oleh 40.503 jiwa (laki-laki 20.669 jiwa dan perempuan 19.834 jiwa); Cigalontang dihuni oleh 74.045 jiwa (laki-laki 38.047 jiwa dan perempuan 35.998 jiwa); Leuwisari dihuni oleh 40.548 jiwa (laki-laki 20.631 jiwa dan perempuan 19.917 jiwa); Sariwangi dihuni oleh 35.106 jiwa (laki-laki 17987 jiwa dan perempuan 17.119 jiwa); Padakembang dihuni oleh 40.327 jiwa (laki-laki 20.421 jiwa dan perempuan 19.906 jiwa); Sukaratu dihuni oleh 50.082 jiwa (laki-laki 25.573 jiwa dan perempuan 24.509 jiwa); Cisayong dihuni oleh 59.278 jiwa (laki-laki 30.170 jiwa dan perempuan 29.108 jiwa); Sukahening dihuni oleh 31.486 jiwa (laki-laki 15.875 jiwa dan perempuan 15.611 jiwa); Rajapolah dihuni oleh 48.980 jiwa (laki-laki 25.008 jiwa dan perempuan 23.972 jiwa); Jamanid dihuni oleh 37.110 jiwa (laki-laki 18.956 jiwa dan perempuan 18.154 jiwa); Ciawi dihuni oleh 64.019 jiwa (laki-laki 32.446 jiwa dan perempuan 31.573 jiwa); Kadipaten dihuni oleh 37.044 jiwa (laki-laki 19.222 jiwa dan perempuan 17.822 jiwa); Pagerageung dihuni oleh 57.855 jiwa (laki-laki 29.386 jiwa dan perempuan 28.469 jiwa); serta Kecamatan Sukaresik dihuni oleh 38.828 jiwa yang terdiri atas laki-laki 19.558 jiwa dan perempuan 19.270 jiwa (BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2020).

Jika dilihat berdasarkan golongan usia, penduduk yang berusia 0-4 tahun ada 161.378 jiwa (laki-laki 84.385 jiwa dan perempuan 76.993 jiwa), kemudian yang berusia 5-9 tahun ada 167.186 jiwa (laki-laki 87.637 jiwa dan perempuan 79.549 jiwa), berusia 10-14 tahun ada 174.972 jiwa (laki-laki 91.768 jiwa dan perempuan 83.204 jiwa), berusia 15-19 tahun ada 151.043 jiwa (laki-laki 78.374 jiwa dan perempuan 72.669 jiwa), berusia 20-24 tahun ada 119.555 jiwa (laki-laki 58.845 jiwa dan perempuan 60.710 jiwa), berusia 25-29 tahun ada 120.877 jiwa (laki-laki 59.376 jiwa dan perempuan 61.502 jiwa), berusia 30-34 tahun ada 122.918 jiwa (laki-laki 60.618 jiwa dan perempuan 62.300 jiwa), berusia 35-39 tahun ada 138.390 jiwa (laki-laki 68.216 jiwa dan perempuan 70.174 jiwa), berusia 40-44 tahun ada 135.211 jiwa (laki-laki 68.975 jiwa dan perempuan 66.236 jiwa), berusia 45-49 tahun ada 126.440 jiwa (laki-laki 65.762 jiwa dan perempuan 60.678 jiwa), berusia 50-54 tahun ada 101.537 jiwa (laki-laki 52.135 jiwa dan perempuan 49.402 jiwa), berusia 55-59 tahun ada 80.693 jiwa (laki-laki 41.314 jiwa dan perempuan 39.378 jiwa), dan berusia 60 tahun ke atas ada 196.298 (laki-laki 96.392 jiwa dan perempuan 99.906 jiwa) dari jumlah total penduduk. Ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Tasikmalaya sebagian besar berusia produktif.

Pendidikan dan Kesehatan
Sebagai sebuah daerah yang relatif dekat dengan ibu kota provinsi, Kabupaten Tasikmalaya tentu saja memiliki sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai bagi masyarakatnya. Adapun sarana pendidikan yang terdapat di kabupaten ini adalah: 330 buah Taman Kanak-kanan (TK) dengan jumlah siswa sebanyak 12.364 orang dan 870 tenaga pengajar; 558 buah Raudatul Atfah (RA) dengan jumlah siswa sebanyak 15.902 orang dan 1.151 orang tenaga pengajar; 1.087 buah Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah siswa sebanyak 161.286 orang dan 8.856 orang tenaga pengajar; 223 buah Madrasah Ibtidaiyah dengan jumlah siswa sebanyak 28.351 orang dan 1.663 orang tenaga pengajar; 268 buah Sekolah Menengah Pertama dengan jumlah siswa 63.928 orang dan 4.005 orang tenaga pengajar; 203 buah Madrasah Tsanawiyah dengan jumlah siswa sebanyak 36.505 orang dan 2.356 orang tenaga pengajar; 68 buah Sekolah Menangah Atas dengan jumlah siswa sebanyak 20.727 orang dan 1.295 orang tenaga pengajar; 139 buah Sekolah Menangah Kejuruan dengan jumlah siswa sebanyak 44.289 orang dan 2.656 orang tenaga pengajar; 96 buah Madrasah Aliah dengan jumlah siswa 16.838 orang dan 1.262 orang tenaga pengajar; dan 6 buah perguruan tinggi.

Sementara untuk sarana kesehatan terdapat 3 buah rumah sakit, 1 buah rumah sakit bersalin, 48 buah poliklinik, 41 buah puskesmas, 151 buah puskesmas pembantu, dan 64 buah apotek (BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2020).

Mata Pencaharian
Jenis-jenis mata pencaharian yang digeluti oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sangat beragam, di antaranya: pegawai negeri di berbagai instansi pemerintah, seperti: kabupaten, kelurahan, kecamatan, pemerintah daerah, dan lain sebagainya (12.146 orang). Kemudian, ada juga yang berusaha sendiri/own account worker (169.542 orang), berusaha dibantu buruh tidak tetap/employer assisted by temporary worker (163.120 orang), berusaha dibantu buruh tetap/employer assisted permanent worker (46.096 orang), buruh/karyawan (33.626 orang), pekerja bebas di pertanian/agriculture free time worker (79.859 orang), pekerja bebas non pertanian/non agriculture free time worker (90.028 orang), pekerja tak dibayar/unpaid worker (95.230 orang), buruh/karyawan/pegawai/employee (182.006 orang), dan lain sebagainya.

Agama dan Kepercayaan
Agama yang dianut oleh warga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sangat beragam. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020, Islam merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar penduduknya (1.753.535 orang). Sedangkan sisanya adalah penganut Kristen Protestan (447 orang), Katolik (92 orang), Hindu (5 orang), dan agama lainnya sejumlah 49 orang. (Gufron)

Sumber:
“Kabupaten Tasikmalaya”, diakses dari https://jabarprov.go.id/index.php/pages/ id/1046, Tanggal 10 November 2020.

“Struktur Kabupaten Tasikmalaya”, diakses dari https://struktur.tasikmalayakab. go.id/, tanggal 10 November 2020.

BPS Kabupaten Tasikmalaya. 2020. Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka 2020. Tasikmalaya, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya.

Read More

Kabupaten Bandung

Letak dan Keadaan Alam
Kabupaten Bandung merupakan satu dari delapan belas kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten yang merupakan daerah penyangga ibukota Provinsi Jawa Barat ini secara geografis sebelah utara berbatasan dengan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut; sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat; dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut. Wilayahnya tidak hanya berada di kaki tapi juga di lereng gunung, sehingga tidak hanya berupa dataran rendah semata, tetapi juga dataran tinggi atau berbukit-bukit. Sedangkan luasnya sekitar 1.762,4 km² dengan titik koordinat 6° 41’ – 7° 19’ Lintang Selatan dan 107° 22’ – 108° 50’ Bujur Timur.

Kabupaten Bandung terdiri atas 31 kecamatan yang mencakup 10 kelurahan serta 280 desa. Ke-31 kecamatan itu beserta luasnya adalah sebagai berikut: (1) Kecamatan Ciwidey beribukota di Lebakmuncang terdiri atas 7 desa seluas 48,47 km² (2,75%); (2) Kecamatan Rancabali beribukota di Patengan terdiri atas 5 desa seluas 148,37 km² (8,42%); (3) Kecamatan Pasirjambu beribukota di Pasirjambu terdiri atas 10 desa seluas 239,58 km² (13,59%); (4) Kecamatan Cimaung beribukota di Cipinang terdiri atas 10 desa seluas 55 km² (3,12%); (5) Kecamatan Pangalengan beribukota di Pangalengan terdiri atas 13 desa seluas 195,41 km² (11.09%); (6) Kecamatan Kertasari beribukota di Ciberureum terdiri atas 8 desa seluas 152,07 km² (8,63%); (7) Kecamatan Pacet beribukota di Cikitu terdiri atas 13 desa seluas 91,94 km² (5,22%); (8) Kecamatan Ibun beribukota di Ibun terdiri atas 12 desa seluas 54,57 km² (3,10%); (9) Kecamatan Paseh beribukota di Tangsimekar terdiri atas 12 desa seluas 51,03 km² (2,90%); (10) Kecamatan Cikancung beribukota di Cikancung terdiri atas 9 desa seluas 40,14 km² (2,28%); (11) Kecamatan Cicalengka beribukota di Cicalengka terdiri atas 12 desa seluas 35,99 km² (2,04%); (12) Kecamatan Nagreg beribukota di Ganjarsabar terdiri atas 8 desa seluas 49,30 km² (2,80%); (13) Kecamatan Rancaekek beribukota di Rancaekek Wetan terdiri atas 14 desa dan 1 kelurahan seluas 45,25 km² (2,57%); (14) Kecamatan Majalaya beribukota di Majasetra terdiri atas 11 desa seluas 25,36 km² (1,44%); (15) Kecamatan Solokanjeruk beribukota di Solokanjeruk terdiri atas 7 desa seluas 24,01 km² (1,35%); (16) Kecamatan Ciparay beribukota di Pakutandang terdiri atas 14 desa seluas 46,18 km² (2,62%); (17) Kecamatan Baleendah beribukota di Baleendah terdiri atas 8 desa dan 5 kelurahan seluas 41,56 km² (2,36%); (18) Kecamatan Arjasari beribukota di Patrolsari terdiri atas 11 desa seluas 64,98 km² (3,69%); (19) Kecamatan Banjaran beribukota di Banjaran terdiri atas 11 desa seluas 42,92 km² (2,44%), (20) Kecamatan Cangkuang beribukota di Ciluncat terdiri atas 7 desa seluas 24,61 km² (1,40%); (21) Kecamatan Pameungpeuk beribukota di Sukasari terdiri atas 6 desa seluas 14,62 km² (0,83%); (22) Kecamatan Ketapang beribukota di Sangkanhurip terdiri atas 7 desa seluas 15,72 km² (0,89%); (23) Kecamatan Soreang beribukota di Soreang terdiri atas 10 desa seluas 25,52 km² (1,45%); (24) Kecamatan Kutawaringin beribukota di Jatisari terdiri atas 11 desa 47,30 km² (2,68%); (25) Kecamatan Margaasih beribukota di Margaasih terdiri atas 6 desa seluas 18,35 km² (1,04%); (26) Kecamatan Margahayu beribukota di Sukamenak terdiri atas 5 desa dan 1 kelurahan seluas 10,54 km² (0,60%); (27) Kecamatan Dayeuhkolot beribukota di Citeureup terdiri atas 6 desa dan 1 kelurahan seluas 11,03 km² (0,63%); (28) Kecamatan Bojongsoang beribukota di Bojongsoang terdiri atas 6 desa seluas 27,81 km² (1,58%); (29) Kecamatan Cileunyi beribukota di Cileunyi terdiri atas 6 desa seluas 31,58 km² (1,79%); (30) Kecamatan Cilengkrang beribukota di Jatiendah terdiri atas 6 desa seluas 30,13 km² (1,71%); dan Kecamatan Cimenyan beribukota di Cimenyan terdiri atas 9 desa serta 2 kelurahan dengan las 53,08 km persegi (3,01%) (BPS Kabupaten Bandung, 2020).

Topografi Kabupaten Bandung bervariasi mulai dari dataran sedang hingga tinggi (perbukitan dan pegunungan). Dataran sedang dengan ketinggian 500-900 meter dari permukaan air laut menempati hampir seluruh wilayah, di antaranya: Cimaung, Pacet, Ibun, Paseh, Cikancung, Cicalengka, Nagreg, Rancaekek, Majalaya, Solokanjeruk, Ciparay, Baleendah, Ariasari, Banjaran, Cangkuang, Pameungpeuk, Katapang, Soreang, Kutawaringin, Margaasih, Margahayu, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Cileunyi, Cilengkrang, dan Cimenyan. Sedangkan dataran di atas 1.001 meter dari permukaan air laut di antaranya: Ciwidey, Rancabali,. Pasirjambu, Pangalengan, dan Kertasari.

Iklim yang menyelimutinya sama seperti daerah lain di Indonesia, yaitu tropis yang ditandai oleh adanya dua musim, penghujan dan kemarau. Musim penghujan biasanya dimulai pada bulan Oktober - Maret, sedangkan musim kemarau biasanya dimulai pada bulan April - September. Curah hujan rata-rata 179 milimeter per tahun. Sedangkan, temperaturnya rata-rata 20°-31° Celcius. Sesuai dengan iklimnya yang tropis maka flora yang ada di sana pada umumnya sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia, seperti: jati, kelapa, bambu, tanaman buah (seperti rambutan, manggis, duku, kopi, dan durian), padi, dan tanaman palawija (jagung, kedelai, singkong, dan mentimun). Fauna yang ada di wilayah kabupaten ini seperti yang biasa diternakan oleh masyarakat di Indonesia pada umumnya.

Pemerintahan
Struktur organisasi pemerintahan tertinggi di Kabupaten Bandung dipegang oleh seorang Bupati yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jawa Barat. Bupati menjalankan pemerintahan dengan tugas-tugas meliputi bidang pemerintahan, ketentraan dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat, sosial politik. Agama, tenaga kerja, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kependudukan, perekonomian, dan pembangunan fisik prasarana lingkungan, serta bidang-bidang lain yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat.

Dalam menjalankannya Bupati dibantu oleh Inspektorat Daerah (PPID) dan Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah terdiri atas: Bagian Pemberdayaan, Bagian Hukum dan HAM, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah, Baian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Organisasi, Bagian Pembangunan, Bagian Pengasaan Barang/Jasa, Bagian Perekonomian, Bagian Program dan Keuangan, Bagian Tata Pemerintahan, dan Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Selain itu ada pula dinas-dinas yang menjalankan peran tertentu dalam menunjang roda pemerintahan daerah, di antaranya: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kebakaran, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, serta Dinas Arsip dan Perpustakaan.

Para aparatur bekerja dalam satu kerangka visi dan misi yang sama untuk kemajuan Kabupaten Bandung. Visi tersebut adalah “Memantapkan Kabupaten Bandung yang maju, mandiri, dan berdaya saing, melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan sinergi pembangunan perdesaan, berlandaskan religius, kultural dan berwawasan lingkungan”. Visi itu dijadikan sebuah misi yang harus dilaksanakan atau diemban agar seluruh anggota organisasi dan pihak yang berwenang dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran Kabupaten Bandung dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Adapun misinya adalah: (a) peningkatan kualitas SDM; (b) menciptakan pembangunan ekonomi yang berdaya saing; (c) mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar terpadu tata ruang wilayah; (d) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan (e) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (bandungkab.go.id).

Dan, sama seperti daerah lain di Indonesia, Kabupaten Bandung juga memiliki logo sebagai bagian dari identitas wilayah. Adapun logo Kabupaten Bandung dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu: (a) Bagian pertama yang berada di kanan atas berlatar kuning emas dengan gambar Gunung Takuban Perahu berwarna hijau melambangkan Kabupaten Bandung termasyhur karena tanahnya yang subur di daerah bergunung-gunung; (b) Bagian melintang bergerigi berbentuk bendungan kokoh berwarna hitam melambangkan masyarakat Kabupaten Bandung memiliki pendirian yang kokoh dan kuat membendung hawa nafsu; (c) Pohon kina berwarna hijau berlatar belakang merah melambangkan di Kabupaten Bandung kaya akan air karena dilintasi oleh dua buah sungai besar (Citarum, Cikapundung) serta memiliki sejumlah danau/situ (Patengang, Cileunca, Lembang, Ciburuy); dan (d) Perisai bertulis “Repeh Rapih Kertaraharja” yang berarti Suasana kehidupan yang aman tentram (Repeh), Suasana kehidupan yang rukun tertib dalam lingkungan yang bersih, sehat, asri (Rapih), dan Tatanan kehidupan yang sejahtera lahir batin secara seimbang, serasi, adil, dan merata (Kertaraharja) (bandungkab.go.id).

Kependudukan
Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Bandung (sensus tahun 2019) penduduk Kabupaten Bandung berjumlah 3.717.291 jiwa, dengan jumlah Kelapa Keluarga (KK) 819.413. Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, maka jumlah penduduk laki-laki mencapai 1.911.189 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan mencapai 1.864.090 jiwa. Para penduduk ini tersebar di 31 kecamatan, yaitu: Ciwidey dihuni oleh 82.552 jiwa; Rancabali dihuni oleh 53.753 jiwa; Pasirjambu 90.760 jiwa; Cimaung 83.800 jiwa; Pangalengan 157.660 jiwa; Kertasari 74.076 jiwa; Pacet 115.802 jiwa; Ibun 87.042 jiwa; Paseh 138.309 jiwa; Cikancung 96.897 jiwa; Cicalengka 126.305 jiwa; Nagreg 55.777 jiwa; Rancaekek 193.944 jiwa; Majalaya 174.114 jiwa; Solokanjeruk 89.036 jiwa; Ciparay 174.378 jiwa; Baleendah 274.744 jiwa; Arjasari 105.026 jiwa; Banjaran 132.830 jiwa; Cangkuang 79.231 jiwa; Pameungpeuk 81.316 jiwa; Katapang 134.187 jiwa; Soreang 122.941 jiwa; Kutawaringin 105.306 jiwa; Margaasih 161.684 jiwa; Margahayu 137.452 jiwa; Dayeuhkolot 127.772 jiwa; Bojongsoang 130.091 jiwa; Cileunyi 209.488 jiwa; Cilengkrang 55.816 jiwa; serta Kecamatan Cimenyan dihuni oleh 123.199 jiwa (BPS Kabupaten Bandung, 2020).

Jika dilihat berdasarkan golongan usia, penduduk yang berusia 0-4 tahun ada 388.537 jiwa (laki-laki 198.196 jiwa dan perempuan 190.341 jiwa), kemudian yang berusia 5-9 tahun ada 376.401 jiwa (laki-laki 191.971 jiwa dan perempuan 184.430 jiwa), berusia 10-14 tahun ada 352.613 jiwa (laki-laki 179.011 jiwa dan perempuan 173.602 jiwa), berusia 15-19 tahun ada 347.133 jiwa (laki-laki 175.943 jiwa dan perempuan 171.190 jiwa), berusia 20-24 tahun ada 322.390 jiwa (laki-laki 163.485 jiwa dan perempuan 158.905 jiwa), berusia 25-29 tahun ada 325.913 jiwa (laki-laki 164.671 jiwa dan perempuan 161.242 jiwa), berusia 30-34 tahun ada 330.863 jiwa (laki-laki 164.671 jiwa dan perempuan 161.242 jiwa), berusia 35-39 tahun ada 301.184 jiwa (laki-laki 152.028 jiwa dan perempuan 149.156 jiwa), berusia 40-44 tahun ada 259.594 jiwa (laki-laki 133.139 jiwa dan perempuan 126.455 jiwa), berusia 45-49 tahun ada 215.073 jiwa (laki-laki 110.193 jiwa dan perempuan 104.880 jiwa), berusia 50-54 tahun ada 170.654 jiwa (laki-laki 87.426 jiwa dan perempuan 83.228 jiwa), berusia 55-59 tahun ada 135.164 jiwa (laki-laki 69.501 jiwa dan perempuan 65.663 jiwa), berusia 60-64 tahun ada 88.377 jiwa (laki-laki 45.475 jiwa dan perempuan 42.902 jiwa), dan berusia 65 tahun ke atas ada 161.383 (laki-laki 74.780 jiwa dan perempuan 86.603 jiwa) dari jumlah total penduduk. Ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bandung sebagian besar berusia produktif.

Mata Pencaharian
Jenis-jenis mata pencaharian yang digeluti oleh masyarakat Kabupaten Bandung sangat beragam, di antaranya: pegawai negeri di berbagai instansi pemerintah, seperti: kabupaten, kelurahan, kecamatan, pemerintah daerah, dan lain sebagainya (16.796 orang). Kemudian, ada juga yang berusaha sendiri/own account worker (329.813 orang), berusaha dibantu buruh tidak tetap/employer assisted by temporary worke (156.164 orang), berusaha dibantu buruh tetap/employer assisted permanent worker (46.096 orang), buruh/karyawan (909.107 orang), pekerja bebas di pertanian/agriculture free time worker (63.944 orang), pekerja bebas non pertanian/non agriculture free tima worker (92.919 orang), pekerja tak dibayar/unpaid worker (90.163 oranng), dan lain sebagainya.

Para pekerja yang mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian, baik sebagai pemilik maupun pekerja bebas (agriculture free time worker), mengusahakan berbagai macam tanaman guna dipasarkan ke berbagai daerah. Tanaman tersebut diantaranya adalah: bawang merah seluas 5.288 ha dengan produksi sebanyak 621.001 ton; jagung seluas 18.774 ha; cabai seluas 2.168 ha (434.261 ton); kentang seluas 3.902 ha (816.543 ton); kubis seluas 4.286 ha (978.130 ton); petsai seluas 3.811 ha (789.006 ton); tomat seluas 1.432 ha (738.864 ton); wortel seluas 2.350 ha (485.646 ton); melon seluas 24 ha (ton); paprika seluas 4 ha (ton); semangka seluas 1 ha (ton), stroberi seluas 22h ha (ton); terung seluas 306 ha (ton); bawang daun seluas 3.772 ha (ton); bawang putih seluas 286 ha (ton); bayam seluas 128 ha (ton); blewah seluas 2 ha (ton); buncis seluas 477 ha (ton); cabai rawit seluas 1.220 ha (ton); kacang merah seluas 702 ha (ton); kacang panjang seluas 173 ha (ton); kangkung seluas 250 ha (ton); kembang kol seluas 370 ha (ton); mentimun seluas 589 ha (ton); labu siam seluas 408 ha (ton); lobak seluas 440 ha (ton); jahe seluas 220.028 m2 (535.469 kg), dan laos/lengkuas seluas 33..693 m2 dengan hasil produksi sejumlah 104.781 kg.

Pendidikan dan Kesehatan
Sebagai sebuah daerah yang dekat dengan ibu kota provinsi, Kabupaten Bandung tentu saja memiliki sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai bagi masyarakatnya. Adapun sarana pendidikan yang terdapat di kabupaten ini adalah: 354 buah Taman Kanak-kanan (TK) dengan jumlah siswa sebanyak 22.408 orang dan 1.483 tenaga pengajar; 754 buah Raudatul Atfah (RA) dengan jumlah siswa sebanyak 32.359 orang dan 3.019 orang tenaga pengajar; 1.406 buah Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah siswa sebanyak 366.582 orang dan 14.044 orang tenaga pengajar; 216 buah Madrasah Ibtidaiyah dengan jumlah siswa sebanyak 35.054 orang dan 2.052 orang tenaga pengajar; 322 buah Sekolah Menengah Pertama dengan jumlah siswa 135.700 orang dan 5.779 orang tenaga pengajar; 227 buah Madrasah Tsanawiyah dengan jumlah siswa sebanyak 41.587 orang dan 3.008 orang tenaga pengajar; 108 buah Sekolah Menangah Atas dengan jumlah siswa sebanyak 53.167 orang dan 2.305 orang tenaga pengajar; 139 buah Sekolah Menangah Kejuruan dengan jumlah siswa sebanyak 58.199 orang dan 2.532 orang tenaga pengajar; 121 buah Madrasah Aliah dengan jumlah siswa 19.196 orang dan 1.528 orang tenaga pengajar; dan 4 buah perguruan tinggi swasta.

Sementara untuk sarana kesehatan terdapat 11 buah rumah sakit, 13 buah rumah sakit bersalin, 140 buah poliklinik, 67 buah puskesmas, 110 buah puskesmas pembantu, 137 buah apotek, 4.190 buah Posyandu, dan 278 buah balai kesehatan (BPS Kabupaten Bandung, 2020).

Agama dan Kepercayaan
Agama yang dianut oleh warga masyarakat Kabupaten Bandung sangat beragam. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung tahun 2020, Islam merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar penduduknya (3.454.487 orang). Sedangkan sisanya adalah penganut Kristen Protestan (49.097 orang), Katolik (17.311 orang), Hindu (543 orang), Budha (3.151 orang), Konghucu 55 orang), dan aliran kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sejumlah 390 orang. (gufron)

Sumber:
BPS Kabupaten Bandung. 2020. Kabupaten Bandung Dalam Angka 2020. Soreang, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung.

“Visi Misi Kabupaten Bandung”, diakses dari http://www.bandungkab.go.id/arsip/visi-misi, tanggall 12 Agustus 2020.

“Lambang Arti” diakses dari http://www.bandungkab.go.id/arsip/lambang-arti, tanggal 12 Agustus 2020.

Read More

Desa Sarwodadi

Letak dan Keadaan Alam
Sarwodadi adalah sebuah desa yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dari ibukota kecamatan jaraknya kurang lebih 3 Kilometer ke arah utara; sedangkan dari ibukota kabupaten jaraknya kurang lebih 20 Kilometer ke arah timur. Desa ini sebelah utara berbatasan dengan Desa Pandek, sebelah timur berbatasan dengan Desa Gandu, sebelah barat berbatasan dengan Desa Susukan, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gintung.

Desa Sarwodadi merupakan gabugan dari tiga buah desa, yaitu: Kaso Kulon, Kaso Wetan, dan Bengkelung. Sarwodadi merupakan kata jadian (gabungan) antara sarwo dan dadi yang berasal dari bahasa Jawa. Sarwo berarti “serba” dan dadi berarti “jadi”. Jadi, dengan nama itu apa saja yang diharapkan atau dicita-citakan oleh masyarakatnya menjadi kenyataan.

Desa Sarwodadi yang luasnya mencapai 200.105 hektar ini berada di dataran rendah (kurang lebih 7 kilometer dari pantai Laut Jawa). Dari luas tersebut sebagian besar (116.838 hektar atau 58,39%) berupa persawahan; selebihnya (83.267 hektar atau 41,61%) berupa pekarangan. Sedangkan, suhu udara yang menyelimutinya berkisar antara 25--31 Celsius. Sementara, curah hujannya rata-rata 2.500 Milimeter pertahun. Desa ini dilalui oleh saluran sekunder Kaliwadas yang membentang dari arah selatan ke utara. Saluran ini sangat berperan dalam kehidupan masyarakat Desa Sarwodadi, khususnya bagi petani.

Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
Sebagai satuan wilayah yang bernama desa, Sarwodadi dipimpin oleh seorang kepala desa (kades). Namun demikian, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat menyebut dan atau menyapanya sebagai lurah (bukan kades). Jabatan lurah bukan didasarkan atas penunjukkan atau penempatan pejabat di atasnya (camat atau bupati), tetapi melalui pemilihan warganya yang oleh masyarakat setempat disebut “kodrah”.

Tugas seorang lurah pada dasarnya adalah ngayomi warganya agar kehidupannya aman, tenteram, damai, maju, dan sejahtera. Untuk mewujudkan kehidupan yang demikian, lurah dibantu oleh jajarannya yang terdiri atas: carik (sekretaris desa), kepala urusan pemerintahan, bau (kepala urusan pembangunan), kepala urusan kesejahteraan rakyat, kepala urusan umum, dan kepala urusan keuangan. Lurah beserta stafnya bukan termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karena itu, mereka tidak digaji oleh pemerintah. Namun demikian, mereka memperoleh tanah garapan (sawah) milik desa yang oleh masyarakat setempat disebut bengkok. Oleh karena bengkok merupakan tanah (sawah) milik desa, maka ketika seseorang tidak menjadi perangkat desa lagi, tanah tersebut dikembalikan kepada desa untuk diserahkan kepada penggantinya.

Selain perangkat-perangkat desa sebagaimana disebutkan di atas, juga ada perangkat-perangkat yang membawahi wilayah pedukuhan. Desa Sarwodadi terbagi dalam 3 wilayah pedukuhan, yakni: (1) Kasowetan, (2) Kasokulon, dan (3) Bengkelung. Masing-masing dukuh membawahi 2 dusun. Dukuh Kasowetan membawadi Dusun I dan II (RT 1—13); Dukuh Karokulon membawahi Dusun III dan IV (RT 14—26); dan Dukuh Bengkelung membawahi Dusun V dan VI (RT 27—33). Jadi, Desa Sarwodadi terdiri atas 3 pedukuhan, 6 dusun (RW), dan 33 RT.

Penduduk Desa Sarwodadi berjumlah 5.471 jiwa dengan rincian 2.780 jiwa (50,10%) laki-laki dan 2.691 jiwa (49,90%) perempuan. Daerah permukiman mereka berada di bagian barat-laut desa. Bagian lainnya (timur dan selatan desa) diperuntukan sebagai persawahan. Areal yang diperuntukkan bagi persawahan, sebagaimana telah disinggung, merupakan bagian terbesar dari penggunaan tanah yang ada di Desa Sarwodadi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebagian penduduknya bekerja di sektor pertanian, baik sebagai petani pemilik maupun buruh tani.

Berdasarkan monografi Desa Sarwodadi tahun 2012 tercatat bahwa penduduk yang bekerja secara keseluruhan berjumlah 3.639 jiwa. Selebihnya, yaitu 1.832 jiwa belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Mereka terdiri atas anak-anak balita dan usia sekolah. Penduduk Desa Sarwodadi yang bekerja di sektor pertanian persentasinya lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang bekerja di sektor lain. Penduduk yang bekerja sebagai buruh tani saja jumlahnya mencapai 1.896 orang atau 52,0%. Apalagi, jika ditambahkan dengan petani pemilik yang jumlahnya mencapai 728 orang atau 20,1%, maka secara keseluruhan penduduk yang bekerja di sektor pertanian jumlahnya mencapai 2.624 orang atau 72,1%). Adapun pertanian yang mereka usahakan adalah sawah dengan sistem irigasi.

Penduduk Desa Sarwodadi sebagian besar (1761 orang atau 4420%) hanya berpendidikan SD/sederajat. Penduduk yang bependidikan SLTP/sederajat juga jumlahnya relatif besar, yaitu mencapai 1.315 orang atau 33,00%. Kemudian, penduduk yang berpendidikan SLTA/sederajat berjumlah 827 orang (20,76%). Hanya sebagian kecil yang berpendidikan S1 (32 orang atau 0,80%) dan S2 (12 orang atau 0,30%). Ini artinya tingkat pendidikan masyarakat Desa Sarwodadi dapat dikatakan rendah. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Sarwodadi adalah ekonomi. Sebab, untuk mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SLTA dan Perguruan Tinggi) mereka harus keluar dari desanya, yang tentunya membutuhkan dana relatif banyak. Oleh karena itu, penduduk yang berpendidikan tinggi jumlahnya hanya puluhan orang.

Latar Belakang Sosial-budaya
1. Bahasa
Secara etnik masyarakat Desa Sarwodadi adalah Jawa. Walaupun pada hakekatnya sama, yaitu sama-sama pendukung budaya Jawa, namun faktor geografis pada gilirannya membuat budaya mereka berbeda dengan budaya Jawa yang ada di pusatnya (Yogyakarta dan Surakarta), khususnya dalam segi bahasa. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Desa Sarwodadi memang bahasa Jawa, namun demikian dialeknya berbeda. Jika orang Yogyakarta dan Surakarta dalam beberapa kata yang diakhiri dengan huruf “k” pengucapannya tidak sejelas orang Sarwodadi yang berada di Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu, orang Pemalang, termasuk orang Sarwodadi, sering disebut sebagai “wong ngapak” karena dialek yang digunakan termasuk dalam kategori “Banyumasan”1. Selain dialek, juga ada perbedaan-perbedaan nama suatu benda dan atau sikap dan tingkah laku. Sebagai contoh, apa yang disebut orang Yogyakarta sebagai “tape”, orang Sarwodadi menyebutnya “kenyas”. Kemudian, apa yang disebut orang Yogyakarta sebagai “ndhableg”, orang Sarwodadi menyebutnya “mblekesunu”, dan masih banyak lagi istilah-istilah yang berbeda penyebutannya, baik itu benda maupun kerabat.

2. Agama dan Kepercayaan
Masyarakat Desa Sarwodadi semuanya beragama Islam. Setiap pedukuhan memiliki langgar (tempat peribadatan) tersendiri. Selain langgar yang tersebar di setiap pedukuhan, desa memiliki sebuah masjid yang tidak hanya digunakan untuk melakukan sholat lima waktu dan jumatan (sholat Jumat) juga pengajian dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka memperingati hari-hari besar agama Islam, muludan, Nuzulul Quran, Isra Mi'rojd, dan sebagainya.

Meskipun masyarakat Desa Sarwodadi semuanya menganut agama Islam, namun dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya mereka masih mempercayai adanya mahkluk-makhluk halus yang menempati tempat-tempat tertentu, seperti: sumur mati, sawah, dan pesisir laut. Konon, di daerah Sigeseng (pesisir) ada kerajaan makhluk halus. Di daerah tersebut pernah ada kapal yang terdampar karena nahkodanya mengira pelabuhan. Oleh karena itu, para orang tua berpesan kepada anak-anaknya agar tidak mendekati tempat itu. Kalaupun sampai di tempat itu jangan mengambil sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Sebab, pernah ada kejadian ada orang yang “iseng” (mengambil sesuatu), lalu jatuh sakit. Untung ada orang “tua” yang menyarankan agar apa yang diambilnya dikembalikan. Setelah dikembalikan, maka yang bersangkutan sembuh seperti sediakala. (Sindu Galba)

Read More

Kecamatan Lengkong

Letak dan Keadaan Alam
Lengkong merupakan salah satu dari dua puluh sembilah kecamatan yang secara administratif termasuk dalam Kota Bandung dengan batas geografis sebelah utara dengan Kecamatan Sumur Bandung, sebelah timur dengan Kecamatan Batununggal, sebelah selatan dengan Kecamatan Bandung Kidul, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Regol. Kecamatan yang luas wilayahnya sekitar 575 ha dengan titik koordinat 107°37'21" Bujur Timur dan 6°56'2" Lintang Selatan ini terdiri dari 7 kelurahan, 65 Rukun Warga, dan 431 Rukun tetangga dengan jumlah penduduk. Ke-7 kelurahan itu Cikawao seluas 37,5 Ha, Paledang seluas 32,5 Ha, Lingkar Selatan seluas 118 Ha, Burangrang seluas 51 Ha, Turangga seluas 166 Ha, Malabar seluas 67 HA, dan Cijagra dengan luas 102 Ha.

Topografi Kecamatan Lengkong sebagian besar berada pada dataran dengan ketinggian antara 680 hingga 700 meter di atas permukaan air laut. Adapun iklum yang menyelimutinya sama seperti daerah lainnya di Indonesia, yaitu tropis yang ditandai oleh adanya dua musim, penghujan dan kemarau. Musim penghujan biasanya dimulai pada Oktober-Maret, sedangkan musim kemarau biasanya pada bulan April--September. Curah hujannya rata-rata 66 milimeter perbulan yang ditampung dalam dua buah sungai besar (Cikapundung dan Cikapundung Kolot) serta tiga buah anak sungainya (Cikarees, Cibalong Montok, dan Anak Kali Cikapundung). Temperaturnya rata-rata berkisar 20,0-29,2 Celcius. Tekanan udara sekitar 1.009,5 mb dan kelembaban udara rata-rata 79,3 persen.

Organisasi Pemerintahan
Struktur organisasi pemerintahan tertinggi di Kecamatan Lengkong dipegang oleh seorang Camat (Tb Agus Mulyadi). Dalam menjalankan tugasnya Camat dibantu oleh Wakil Camat, Sekretaris Kecamatan (Dra. Hj Sri Kurniasih), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Susi Rochaesuci,S.Pd., M.Si.), Sub Bagian Program & Keuangan (Hj.Lia Marlia, S.Ip,Mm),Kelompok Jabatan Fungsional, Seksi Pemerintahan (Dra.Nur Hidayah Azhari, M.Si.), Seksi Pelayanan Kecamatan (Arie Astuti Pr, S.Ip.,M.Ap), Seksi Kemas & Pend (Asep Nunuh Hermawan, S.Sos), Seksi Ekbang & LH (H. Agoes Suprijanto), Seksi Trantib (Dedi Djunaedi, S.Sos), Seksi Pemerintahan (Nanang Suherman), Seksi Pelayanan (Bagus Pribadi, Se.), Seksi Kemasyarakatan (Masayu Elly Indrawati Saleh), Seksi Pemerintahan (Slamet Riyanto, S.Sos), Pelaksana Kecamatan (Wawan Setiawan, S.Sos), Lurah Malabar (Roaida Thalib, Se.,M.Ap.), Lurah Lingkar Selatan (Dikun, S.Sos), Lurah Turangga (Supriatna, S.Sos.), Lurah Paledang (Gun Gun Ginanjar S.Sos), Lurah Cikawao (Jajang Afipudin, S.Sos., M.Si), Lurah Cijagra (Maulana Fatahuddin, S.STP,M.Si), Lurah Burangrang (Japar Solihin, S.Sos, M.Si), dan Lurah Bambu Apus. Untuk melaksanakan tugasnya, bagian sekretariat dibantu lagi oleh Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, serta Sub Bagian Program dan Anggaran.

Para aparatur kecamatan tersebut bekerja dalam satu kerangka visi dan misi yang sama untuk kemajuan Kecamatan Lengkong. Visi tersebut adalah mewujudkan "Kecamatan Lengkong BERSEMANGAT (BERsih, Sejahtera, Maju, Nyaman, Giat, Aman, dan Tertib)”. visi itu dijadikan sebuah misi yang harus dilaksanakan atau diemban agar seluruh anggota organisasi dan pihak yang berwenang dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran Kecamatan Lengkong dalam menyelenggarakan Pemerintahan. Adapun misi dari kecamatan ini adalah: (a) Memperkuat kapasitas kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan sebagai institusi terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat; (b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur kewilayahan di Kecamatan Lengkong; (c) Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan; (d) Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan; (e) Meningkatkan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum; (f) Peningkatan kenyamanan; dan (g) Meningkatkan sarana dan prasarana bagi terselenggaranya manajemen perkantoran (portal.bandung.go.id).

Kependudukan
Penduduk Kecamatan Lengkong berjumlah 71.333 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 16.065. Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, maka jumlah penduduk laki-lakinya mencapai 32.169 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan mencapai 32.375 jiwa. Para penduduk ini tersebar di 7 kelurahan, yaitu Cijagra dihuni oleh 11.255 jiwa (15,78%), Turangga dihuni oleh 14.547 jiwa (20,39%), Lingkar Selatan 11.019 jiwa (15,45%), Malabar 8.206 jiwa (11,50%), Burangrang 10.367 jiwa (14,53%), Cikawao 9.483 jiwa (13,29%), dan Kelurahan Paledang dihuni oleh 6.456 jiwa (9,05%) (BPS Kota Bandung, 2017).

Jika dilihat berdasarkan golongan usia, penduduk yang berusia 0-4 tahun ada 5.914 jiwa, kemudian yang berusia 5-9 tahun ada 6.456 jiwa, berusia 10-14 tahun ada 6.342 jiwa, berusia 15-19 tahun ada 7.083 jiwa, berusia 20-24 tahun ada 7.250 jiwa, berusia 25-29 tahun ada 2.710 jiwa, berusia 30-34 tahun ada 4.892 jiwa, berusia 35-39 tahun ada 4.558 jiwa, berusia 40-44 tahun ada 4.313 jiwa, berusia 45-49 tahun ada 4.204 jiwa, berusia 50-54 tahun ada 3.656 jiwa, berusia 55-59 tahun ada 3.750 jiwa, berusia 60-64 tahun ada 2.873 jiwa, dan yang berusia 65 tahun ke atas ada 2.340 jiwa. Ini menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Lengkong sebagian besar berusia produktif.

Perekonomian
Letak Kecamatan Lengkong yang menjadi bagian dari Kota Bandung membuatnya mengalami kemajuan relatif pesat karena adanya perkembangan dalam bidang industri, terutama industri pariwisata, perdagangan, hotel, dan restoran. Hal ini membuat mata pencaharian penduduknya pun semakin beragam, di antaranya adalah pegawai negeri di berbagai instansi pemerintah, (kelurahan, kecamatan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lain sebagainya) sejumlah 7.737 orang, TNI/Polri 1.360 orang, karyawan swasta 8.239 orang, pedagang 6.516 orang, pensiunan 3.219 orang, petani 41 orang, dan lain sebagainya 11.187 orang.

Sarana Pendidikan dan Kesehatan
Sebagai sebuah kecamatan yang berada dalam wilayah pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat, tentu saja Lengkong memiliki sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai bagi penduduknya. Adapun sarana pendidikan yang terdapat di kabupaten ini, diantaranya adalah: 21 buah taman kanak-kanak dengan jumlah siswa sebanyak 947 orang dan 90 tenaga pengajar; 20 buah RA dengan jumlah siswa sebanyak 322 orang dan 20 tenaga pengajar, 14 buah Sekolah Dasar Negeri dengan jumlah siswa sebanyak 5.045 orang dan 199 orang tenaga pengajar; 10 buah Sekolah Dasar swasta dengan jumlah siswa sebanyak 2.313 orang dan 150 orang tenaga pengajar, 12 buah Sekolah Menengah Pertama dengan jumlah siswa sebanyak 5.296 orang dan 318 tenaga pengajar; 10 buah sekolah menengah atas dengan jumlah siswa sebanyak 8.227 orang dan 282 tenaga pengajar; 14 buah Sekolah Menengah Kejuruan dengan jumlah siswa sebanyak 7.675 orang dan 382 tenaga pengajar; sebuah Perguruan Tinggi Negeri, dan 8 buah perguruan tinggi swasta dengan jumlah mahasiswa sebanyak 4.202 orang dan 68 tenaga pengajar.

Sementara untuk sarana kesehatan Kecamatan Lengkong memiliki 1 buah rumah sakit umum, 6 buah rumah sakit bersalin, 4 buah puskesmas, 31 buah apotek, 10 buah klinik/balai pengobatan, dan 67 buah posyandu dengan tenaga medis sebanyak 111 orang, terdiri atas: 40 orang dokter umum, 16 orang dokter gigi, 49 orang bidan, 69 apoteker (BPS Kota Bandung 2017).

Agama dan Kepercayaan
Agama yang dianut oleh Masyarakat Kecamatan Lengkong sangat beragam, yaitu: Islam 56.100 jiwa, Kristen 4.548 jiwa, Katolik 2.942 jiwa, Hindu 272 jiwa, Budha 672 jiwa, dan Konghucu 10 jiwa. Ada korelasi positif antara jumlah pemeluk suatu agama dengan jumlah sarana peribadatan. Hal itu tercermin dari banyaknya sarana peribadatan yang berkaitan dengan agama Islam (mesjid, musholla atau langar). Berdasarkan data yang tertera pada Badan Pusat Statistik Kota Bandung, jumlah masjid yang ada di sana mencapai 71 buah dan musholla/langgar/surau mencapai 30 buah. Sarana peribadatan yang berkenaan dengan penganut agama Kristen dan Katolik mencapai 13 buah, sementara data yang berkaitan dengan sarana peribadatan agama Hindu, Budha, maupun penganut aliran kepercayaan belum tersedia.

Sumber:
BPS Kota Bandung. 2017. Kecamatan Lengkong Dalam Angka 2017. Jakarta, Badan Pusat Statistik Kota Bandung.

"Kecamatan Lengkong", diakses dari https://portal.bandung.go.id/pemerintahan/kecamatan/KA xa/kecamatan-lengkong, tanggal 3 Maret 2019.

Read More