Semasa kecil pria yang biasa disapa dengan Kuding ini bersekolah di ELS pada tahun 1925. Kemudia ia melanjutkan ke MULO di Kota Madiun pada tahun 1928 dan AMS di Bandung pada tahun 1931. Lulus dari AMS, pada tahun 1939 Kuding melanjutkan pendidikannya di Rechtschoogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta dan berhasil meraih gelar Meester in de Rechten (setara dengan Magister Hukum)3.
Setelah lulus dari Rechtschoogeschool, Syafruddin bekerja sebagai pegawai siaran di sebuah radio swasta dari tahun 1939 hingga 1940. Kemudian, beralih pekerjaan menjadi petugas pada Departemen Keuangan Belanda dari tahun 1940 hingga 1942, lalu beralih lagi menjadi petugas Departemen Keuangan pada masa pendudukan Jepang, Kepala Kantor Pajak di Bandung, dan sekretaris pada Komite Nasional Indonesia (KNI) daerah Priangan. Pada saat menjabat sekretaris KNI ini ia diminta oleh Perdana Menteri Sjahrir untuk pindah ke Jakarta dan menjadi anggota Badan Pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat)4. KNIP merupakan badan legislatif sebelum terbentuknya MPR dan DPR yang tugasnya antara lain adalah menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.
Tidak lama menjadi anggota Badan Pekerja KNIP, Syafruddin mendapat kepercayaan lagi dari Perdana Menteri Sjahrir untuk memegang jabatan Wakil Menteri/Menteri Muda Keuangan (1946) dalam kabinetnya yang kedua dan Menteri Keuangan dalam kabinetnya yang ketiga. Setelah era Sjahrir berakhir dan digantikan oleh Mohammad Hatta, Syafruddin diangkat menjadi Menteri Kemakmuran pada tahun 1947.
Satu tahun kemudian, terjadilah Agresi Militer Belanda II yang diawali dengan serangan ke Yogyakarta, ibukota Republik Indonesia saat itu. Dalam peristiwa itu, Presiden beserta Wakil Presiden berhasil ditahan dan kemudian diasingkan di Pulau Bangka. Sebelum ditawan, pasangan Dwitunggal sempat mengirimkan telegram kepada Syafruddin yang sedang berada di Bukittinggi, Sumatera Barat. Isi telegeramnya, "Kami, Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal19 Desember 1948 djam 6 pagi Belanda telah mulai serangannja atas Ibu-Kota Jogyakarta. Djika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat mendjalankan kewadjibannja, kami menguasakan kepada Mr Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatra"5.
Namun karena sistem telekomunikasi belumlah secanggih sekarang, maka telegram dari Dwitunggal tidak pernah sampai. Syafruddin Prawiranegara hanya dapat mendengar kabar bahwa tentara Belanda telah berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap Presiden, Wakil Presiden, dan para petinggi lainnya. Oleh karena ingin menyelamatkan NKRI yang baru berumur 3 tahun, ia mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat di sebuah rumah dekat Ngarai Sianok, Bukittinggi. Hasil rapat menyepakati bahwa akan memproklamirkan sebuah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) untuk mengisi kekosongan pemerintahan.
Sebagai penggagas berdirinya PDRI Syafruddin Prawiranegara kemudian diangkat menjadi ketua dengan kedudukan yang sama layaknya presiden. Untuk lebih memudahkan tugasnya, ia membentuk kabinet yang hanya terdiri dari beberapa orang menteri. Dengan mengambil lokasi di suatu tempat di daerah Sumatera Barat, mereka menjalankan roda pemerintahan agar Republik Indonesia tetap eksis. Selain itu, mereka juga mengupayakan agar Belanda membebaskan Soekarno-Hatta serta mengakhiri pendudukannya. Hasilnya, Belanda terpaksa harus berunding dengan Indonesia dalam perjanjian Roem-Royen yang mengakhiri pendudukannya sekaligus membebaskan Soekarno-Hatta.
Setelah berhasil membebaskan pasangan Dwitunggal, pada tanggal 14 Juli 1949 Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandatnya sebagai ketua PDRI kepada Presiden Soekarno. Selanjutnya, ia diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri pada tahun 1949 lalu kembali menjadi Menteri Keuangan di kabinet Hatta pada bulan Maret 1950 dan terakhir menjadi Gubernur Bank Sentral Indonesia pada tahun 1961. Sebagai catatan, pada saat menjabat sebagai menteri keuangan Syafruddin pernah mengeluarkan kebijakan moneter yang cukup kontroversial, yaitu pengguntingan uang merah de Javasche Bank pecahan Rp.5 ke atas menjadi dua bagian. Bagian sebelah kiri masih menjadi alat tukar sah dengan nilai hanya setengahnya, sementara bagian sebelah kanan dipinjamkan kepada negara. Kebijakan inilah yang membuatnya mendapat julukan "Gunting Syafruddin".
Namun seiring dengan berlalunya waktu, sebagaimana sebagian rakyat Indonesia lainnya, ada rasa ketidakpuasan dalam diri Syafruddin berkenaan dengan kondisi pemerintahan saat itu. Ia merasa tidak puas karena pemerintah tidak mengambil tindakan tegas terhadap banyaknya penyimpangan sosial yang terjadi, termasuk semakin meluasnya pengaruh paham komunisme yang diusung oleh PKI. Oleh karena itu, bersama rekan-rekannya di Partai Masyumi dan PSI, pada sekitar bulan Februari 1958 Syafrudin mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang berbasis di Sumatera Tengah. Sebagai orang yang pernah berpengalaman menjadi presiden/ketua PDRI, ia kemudian ditunjuk menjadi Presiden PRRI.
Terbentuknya PRRI sebenarnya merupakan bentuk protes terhadap pemerintahan Soekarno yang dianggap telah menyeleweng dari UUDS 1950 dan bukan untuk menggulingkan kekuasaan Soekarno4. Tetapi karena telah memproklamirkan diri sebagai sebuah pemerintahan tandingan, Presiden Soekarno menganggapnya sebuah gerakan pemberontakan atau separatis yang kontra revolusi. Akibatnya, Syafruddin bersama rekan-rekannya diburu dan akhirnya ditangkap. Mereka kemudian dibawa ke Cipayung, Bogor, sebagai tawanan kota.
Setelah perlawanan PRRI dinyatakan berakhir, Presiden Soekarno pun memberikan amnesti dan abolisi pada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Safruddin yang juga ikut diberi ampunan kemudian memilih lapangan dakwah sebagai pengisi aktiviasnya. Namun, kiprah pria yang beristerikan Tengku Halimah Syaehabuddinn dan dikaruniai delapan orang anak ini tidak selalu berjalan mulus karena dinilai terlalu bersikap kritis terhadap pemerintah. Bahkan, mungkin akibat ikut menandatangani Petisi 50 sebagai protes terhadap pemerintahan Orde Baru ia selalu mendapat pengawasan dari intelijen negara dan pernah diperiksa sehubungan dengan isi khotbahnya pada hari raya Idul Fitri 1404 H di Masjid Al-A'raf, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Di masa tuanya, meski berstatus mantan pejabat negara, Syafruddin Prawiranegara tetap hidup dalam kesederhanaan di sebuah rumah di Gedung Hijau Raya, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Syafruddin meninggal dunia di rumah itu pada tanggal 15 Februari 1989, 13 hari menjelang ulang tahunnya yang ke 78. Jenazahnya dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Atas jasa-jasanya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pemerintah menganugerahkannya gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2011. Penganugerahan gelar tersebut dilakukan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara kepada Rasyid dan Aisyah Prawiranegara, ahli waris Syafruddin. (pepeng)
Foto: http://www.kaskus.co.id/thread/519639884f6ea1c03a000004/mengenal-lebih-dekat-gubernur-bi-pertama-quotsyafruddin-prawiranegaraquot
Sumber:
1. "Syafruddin Prawiranegara", diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Syafruddin_Prawiranegara, tanggal 28 Juni 2015.
2. "Mr. Syafrudin Prawiranegara, Presiden yang Terlupakan", diakses dari https://saripedia.wordpress.com/tag/biografi-sjafruddin-prawiranegara/, tanggal 28 Juni 2015.
3. "Biografi Mr. Syafruddin Prawiranegara, Pemimpin yang Terlupakan", diakses dari http://dunia.pelajar-islam.or.id/dunia.pii/arsip/biografi-mr-syafruddin-prawiranegara-pemimpin-yang-terlupakan.html, tanggal 29 Juni 2015.
4. "Mr. Sjafruddin Prawiranegara", diakses dari http://biografinya.blogspot.com/2013/11/mr-sjafruddin-prawiranegara.html, tanggal 29 Juni 2015.
5. "Syafrudin Prawiranegara, Presiden yang Terlupakan", diakses dari http://www.kompasiana.com/najibyusuf/syafrudin-prawiranegara-presiden-yang-terlupakan_55008bc3a333115372511344, tanggal 30 Juni 2015.